Sistem elektronik APBD Pemprov DKI pertama kali dibentuk pemerintahan Gubernur Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjabat pada 2012.
“Karenanya, menurut saya, saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena saya menerima warisan nih, sistem ini,” ucap Anies.
Karena hal itu, dia menyebut pihaknya akan membuat sistem pengecekan anggaran secara otomatis.
Berikut Beberapa Anggaran Janggal yang Ditemukan
Lem Aibon sebesar Rp82 miliar. Pengadaan bolpoin sebesar Rp124 milliar oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta menuai sejumlah kritikan. Besaran anggaran tersebut sempat dibeberkan oleh Fraksi PSI DPRD DKI.
Hasil tangkap layar dari website apbd.jakarta.go.id yang diperoleh PSI tertuliskan jenis bolpoin yang digunakan yakni pen drawing. Rencananya bolpoin tersebut diperuntukkan bagi 98.000 pegawai.
Dalam data itu juga dituliskan setiap bulan pegawai mendapatkan satu buah bolpoin dengan harga satuan Rp105.000 selama setahun.
Selanjutnya, pengadaan stabilo sebesar Rp3 miliar, komponen kertas dan folio yang mencapai Rp213 miliar.
Anies juga menyebutkan pengadaan tinta printer sebesar Rp407 Miliar, alat tulis kantor (ATK) yang mencapai Rp1,6 Triliun padahal tahun sebelumnya sudah mencapai Rp349 Milliar. Kemudian, ada anggaran kalkulator mencapai Rp31 Miliar. (tim)
