EDITOR.ID,Jakarta,- Hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 bisa menjadi tolok ukur sejauhmana elektabilitas partai politik besar yang tadinya pede akan menguasai suara rakyat, faktanya justru mulai ditinggalkan publik.
Ada calon kepala daerah didukung banyak partai besar namun terpuruk. Sementara calon kepala daerah yang didukung partai kecil banyak yang berjaya. Apakah ini indikasi penurunan dukungan konstituante terhadap eksistensi partai besar. Salah satunya PDI Perjuangan.
Namun yang pasti hasil Pilkada 2018 bisa menjadi lampu merah bagi sejumlah parpol besar yang suaranya mulai tergerus fenomena perubahan perilaku politik pemilih. Kemungkinan penurunan elektabilitas parpol besar akibat mereka tak mampu meredam isu dan fitnah yang menyebar di media sosial yang isinya mendiskreditkan parpol tersebut.
Pengamat politik dari UIN Jakarta Ali Munhanif memprediksi akan ada fenomena baru pada tahun politik 2019 mendatang.
Fenomena itu adalah munculnya pemilih yang mengatakan yes kepada Jokowi, tapi no untuk PDI Perjuangan.
Dikatakannya, fenomena tersebut tak lepas dari hasil buruk PDIP dalam pilkada tahun ini. Nilai tawar partai pemenang Pemilu 2014 itu jadi merosot tajam.
“Jadi kita lihat, calon-calon (kepala daerah) yang didukung partai kecil yang mendukung Jokowi menang, tapi belum tentu itu mereka mendukung PDIP,” ungkap Ali di Kawasan Senayan, Jakarta, Senin (2/7/2018).
Dia menuturkan, dalam konteks tersebut hubungan antara parpol menjadi panas. Ali menduga akan ada partai dari koalisi pendukung Jokowi yang memanfaatkan situasi untuk mengurangi pengaruh PDIP.
“Sehingga kalau dimanfaatkan oleh lawan politiknya, dia akan strategis untuk mengangkat isu, bahwa kita memilih Jokowi tapi kita tidak ingin PDIP menjadi parpol dominan baik di parlemen maupun di lingkaran Jokowi,” papar Ali.
Ali juga mengungkapkan, di arus bawah banyak yang memilih Jokowi tapi tidak mendukung partai besutan Megawati Soekarno Putri.
Meski begitu, menurutnya, potensi untuk Jokowi melepaskan diri dari PDIP akan sulit. Karena mantan Wali Kota Solo itu telah dikenal sebagai politisi PDIP. “Untuk (Jokowi) melepaskan secara formil agak susah,” pungkasnya sebagaimana dilansir dari JPNN. (tim)
