Settia

Yenny Wahid: Suara NU Tak Akan Bulat Pilih Jokowi

Yenny Wahid

EDITOR.ID, Jakarta,- Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid, mengatakan suara Nahdhlatul Ulama (NU) tidak bulat mendukung Joko Widodo meski berpasangan dengan Rais Aam Pengurus Besar NU (PBNU) Ma’ruf Amin sebagai di Pemilu 2019.

Sebab, sejarah menunjukkan NU tak pernah bulat mendukung satu calon.

“Bahkan ketika salah satu tokoh NU ikut berkontestasi, [seperti cawapres di Pilpres 2004] almarhum KH Hasyim Muzadi, pun suara warga NU juga tidak bulat. Warga NU punya proses sendiri untuk membuat keputusan,” kata Yenny saat ditemui di Masjid Jami Nurul Islam, Koja, Jakarta Pusat, Minggu (19/8/2018).

Menurutnya, yang juga menjabat Direktur The Wahid Institute, NU sebagai organisasi akan netral dan tak boleh mengutarakan dukungan ke calon mana pun.

Lain halnya untuk individu. Menurut dia, warga NU boleh maju, memilih, dan mendukung calon di kontestasi politik.

“Jadi otomatis warga NU yang di PKB, PPP, Nasdem, Golkar kemungkinan besar akan mencoblos Pak Jokowi dan KH Maruf Amin. Sedang yang di Gerindra, akan nyoblos Pak Prabowo,” lanjut dia, yang punya nama lengkap Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid itu.

Sebelumnya, Jokowi memilih Ketua MUI Ma’ruf Amin sebagai cawapres-nya di Pemilu 2019. Ia dinilai sebagai representasi ulama NU.

Hingga kini, PBNU tak lantang mendeklarasikan dukungannya. Pasangan Jokowi-Ma’ruf ataupun Prabowo-Sandiaga sama-sama telah bersilaturahmi ke petinggi PBNU.

Pandangan yang senada disampaikan Direktur Eksekutif Vox Pol Center Pangi Syarwi Chaniago. Suara Nahdlatul Ulama (NU) diprediksi bakal terbelah pada Pemilu 2019 akibat politik dua kaki dan pengaruh lobi. Namun, keberadaan Ma’ruf Amin, Rais Aam PBNU, di sisi Jokowi dinilai tetap bisa mempertahankan suara kaum nahdliyin.

“NU dugaan saya kemungkinan akan terjadi pembelahan suara. Ada sebagian ke Jokowi dan sebagian ke Prabowo. Ditambah lagi Sandi [Sandiaga Uno] effect sudah mulai mempengaruhi dukungan NU dan Golkar,” ungkap Pangi Syarwi Chaniago, sebagaimana dilansir CNNIndonesia.com, Minggu (18/8/2018).

Menurutnya, sejak lama Ketua Umum Pengurus Besar NU Said Aqil Siradj memiliki komunikasi yang baik dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Meskipun pada kenyataannya ada Rais Aam PBNU sebagai cawapres Jokowi.

“NU nampaknya akan memainkan politik dua kaki dan serba sulit bagi NU untuk menolak silarurahim dari Prabowo-Sandi,” kata Pangi.

Selain politik dua kaki, keberadaan dua jenis NU dinilainya menyulitkan mobilisasi massa secara masif. Yakni, NU sturktural dan NU kultural.

“Jadi tidak mudah memang dimobilisasi ke satu kandidat,” ucapnya.

Salah satu buktinya, kata Pangi, adalah saat Pilpres 2004. Saat itu, KH Hasyim Muzadi, bekas Ketua Umum PBNU yang menjadi cawapres bagi Megawati Soekarnoputri, tetap kalah dari pasangan SBY-Jusuf Kalla.

Terpisah, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Adi Prayitno meragukan suara NU akan terbelah. Menurutnya, sejauh ini NU masih satu suara kepada Jokowi-Ma’ruf.

“NU sejauh ini kemungkinan besar masih ke Ma’ruf. Sementara yang sedikit kecewa efek curhat Mahfud [MD] belum tentu ke Prabowo, mungkin saja abstain,” terang Adi kepada CNNIndonesia.com.

“Karena masih banyak di NU di akar rumput yang tak ingin NU terlampau jauh masuk ranah politik. Karena sudah sejak lama NU kembali ke khittah yang meninggalkan dunia politik,” ungkap dia.

Sementara, keduanya sama-sama bersepakat bahwa suara Muhammadiyah akan solid mendukung Partai Amanat Nasional (PAN).

“Muhammadiyah terkesan oposisi termasuk PAN. Sementara NU lebih banyak mendapat sharing power dari Jokowi ketimbang Muhammadiyah,” dalih Pangi.

Sebelumnya, Said Aqil mengaku organisasinya tidak berpolitik.

“NU itu tidak berpolitik, tapi punya bobot politis, bobotnya berat sekali. Bukan partai politik, tapi punya bobot politis,” ujarnya

Ketua (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan organisasinya berfokus ke lembaga dakwah dan keagamaan, tak akan terlibat politik praktis dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

“Muhammadiyah sebagai lembaga dakwah dan keagamaan, posisi kami tidak masuk ke politik praktis,” kata dia, Jakarta, Senin (13/8) malam. (tim)

Leave a Reply