EDITOR.ID, Malang,- Sejumlah elemen tokoh peduli Kota Malang rame-rame menemui Ketua DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Mereka mempertanyakan wacana atau keinginan Walikota Malang menjadikan kota dingin ini sebagai halal city. Karena wacana tersebut memunculkan polemik dan mengancam kebhinekaan tunggal ika yang selama ini sudah terjalin di masyarakat.
Niat atau keinginan Walikota Malang Sutadji untuk menjadikan Malang sebagai kota Halal City sempat memantik keresahan dan polemik karena sebagian warga Kota Malang tak menyetujui. Pasalnya Kota Malang selama ini dikenal sebagai kota pluralis yang mengedepankan toleransi kehidupan antar umat beragama dan menghormati agama lain.
Sejumlah tokoh berkumpul bersama. Mereka beramai-ramai mendatangi gedung dewan dan bertemu dengan Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika pada hari Rabu,09 Pebruari 2022.
Beberapa tokoh yang hadir antara lain Eko Yudi Irawan yang lebih akrab dengan sebutan Eko Jeep. Kemudian Soetopo Dewangga tokoh pergerakan, Ratmoko senior GMNI juga Bambang GW, tokoh aktivis dan lainnya ,mempertanyakan tentang program Halal City untuk Kota Malang oleh Walikota Malang Sutiaji.
Dihubungi jurnalis editor.id Kamis (10/02) Eko Jeep mengatakan,bahwa kedatangannya bersama tokoh-tokoh lainnya untuk mendapatkan info detail yang dimaksud dengan Halal City yang akan diterapkan di Kota Malang, Kota yang lekat sikap hidup toleransi dengan kuatnya budaya Kebhinekaan Tunggal Ika.
“Sebelum terjadi gerakan penolakan oleh massa di depan Balai Kota. Maka kami datangi pihak dewan,agar turut bersama mengantisipasi dampak terkait program kota Malang untuk dijadikan Kota Halal,atau Halal City yang disampaikan oleh pihak Sutiaji selaku Wali Kota. Karena menjadi polemik,? ungkap Eko Jeep.
Sementara ditempat yang sama tokoh lainnya bernama Soetopo Dewangga, menjelaskan bahwa kedatangannya menemui Ketua Dewan sesuai dengan harapan,setidaknya sudah tersampaikan pada lembaga resmi negara (DPRD).
“Bahwa statement Walikota Malang telah memantik kegaduhan,terutama dari tolerasi. Dari sisi dasar negara dan UUD 1945, statement Sutiaji sebuah pelanggaran yang serius,? tegas Tokoh pemerhati Kebudayaan itu.
Sementara, Bambang GW berpendapat bahwa para pendiri bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara ini telah membuat kesepahaman atau konsensus nasional tentang Bhineka Tunggal Ika.
“Para pendiri bangsa telah sepakat, bahwa Pancasila adalah dasar negara kita, dan kita tahu itu, bahwa masih ada kelompok yang sampai saat ini punya cita-cita berdirinya NII dengan sistem khilafahnya,” tegas Bambang GW.
“Maka saat kita masih memiliki komitmen bernegara seperti yang digagas para founding father kita, semestinya kita harus berjuang mempersempit, bahkan meniadakan ruang gerak mereka ,termasuk penggunaan idiom-idiom yang bisa dijadikan celah bagi aktivitas mereka,? tutur tokoh muda Malang ini.
Apalagi, lanjut Bambang GW, jika idiom itu yang melontarkan negara (dalam hal ini pemerintah kota Malang), dengan Halal Citynya yang tidak memiliki dasar pemikiran yang jelas.
“Untuk itu jangan gunakan idiom Halal City tersebut menjadi label kota Malang, selain tidak berpijak dari dasar negara juga ahistoris untuk kota Malang,? tegas Presedium Dewan Kampung Nuswantara itu.
Sebagaimana diketahui Wali Kota Malang Sutiaji menginginkan agar mendapat dukungan program kebijakan menjadikan Kota Malang sebagai Halal City.
Hal itu disampaikan Sutiaji secara terbuka saat menghadiri pelantikan MD KAHMI (Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) Kota Malang yang dilangsungkan di Hotel Regent pada tanggal 30 Januari 2022.
Dan Sutiaji yakin bahwa dengan latar belakang KAHMI yang religius itu maka program Halal City bisa terwujud.
Terkait hal diatas.Menjadi perbincangan masyarakat baik langsung maupun publik netizen dimedsos,sehingga menjadi polemik. (tim)
