Ia juga bersyukur bahwa pengkhianatan dari Anies dan Partai Nasdem dilakukan sekarang. Jauh hari sebelum pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada 19 Oktober sampai 25 November 2023.
Di samping itu, Allah SWT rupanya memberikan jalan bagi Partai Demokrat untuk tidak berada dalam kelompok yang tak mengedepankan kesetaraan kepada anggota koalisinya. Sehingga, pihaknya terhindar menjadi bagian dari pemerintahan yang tak memiliki etika seperti itu.
“Bayangkan kalau di masa depan kita punya mitra koalisi yang tidak tunduk, tidak patuh pada kesepakatan yang kita buat bersama, apalagi kalau mendikte, mengatur yang lain. Termasuk capres memaksakan kehendak dan tidak menganggap yang lain, saya kira bukan itu koalisi yang hendak kita bangun,” ujar SBY.
Demokrat Merasa Dikhianati Anies dan Surya Paloh
Anies Baswedan dipastikan akan menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi cawapres.
Kabar itu sebelumnya dibenarkan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya. Informasi itu didapat langsung dari tim Anies Baswedan, Sudirman Said.
Bahkan, kata Riefky, mereka telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB. Menurut Harsya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengambil keputusan sepihak.
“Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan in dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh,” kata Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).
Riefky menyebut Demokrat juga telah mengonfirmasi kabar tersebut kepada Anies Baswedan.
“Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. la mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli),” ujar Riefky.
Saat ini, Demokrat akan segera menggelar rapat Majelis Tinggi untuk mengambil keputusan selanjutnya terkait nasib Koalisi Perubahan.
“Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan capres/cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai,” kata Riefky. (tim)
