Ketua Gerakan Pelajar Solid, Abdul Fakih Ramadani yang ikut demo menolak hak angket menyerukan menolak penggunaan hak angket oleh DPR RI.
“Kita pelajar dan gerakan aliansi mahasiswa di sini menolak hak angket dan pemakzulan presiden,” ujar Abdul Fakih Ramadani kepada wartawan.
“Seluruh pelajar Indonesia agar tidak terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti yang kita lihat di sini (depan Gedung DPR RI),” lanjutnya.
Kelompok pelajar dan mahasiswa tersebut menolak pemakzulan presiden karena dinilai sudah ada undang-undang yang mengatur hal tersebut.
Sementara itu disisi lain muncul massa yang juga menggelar aksi demo di tempat yang sama. Mereka akan berunjuk rasa dalam sebuah gerakan bernama Aksi Rakyat Semesta Geruduk DPR RI. Massa mendukung hak angket dan pemakzulan Jokowi.
Ada tiga tuntutan yang akan mereka sampaikan. Pertama, turunkan harga sembako.
Kedua, mendukung hak angket pemilu dan mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.
Ketiga, pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mereka kebanyakan dari massa dan aktivis. Salah satunya Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat. Ia mengungkapkan, unjuk rasa itu didasari kekecewaan rakyat terhadap pelaksanaan Pilpres 2024.
Massa aksi dukung hak angket kecurangan pemilu sempat menggelar ibadah salat Jumat di depan gedung DPR.
Aksi massa yang berjumlah sekitar puluhan orang terduduk tepat di depan gerbang utama kompleks parlemen. Mereka tiba kurang lebih pada Pukul 10:43 WIB.
Mereka duduk mendengarkan khotbah Jumat yang tengah berlangsung. Mayoritas di antaranya mengenakan pakaian bernuansa putih.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro melalui keterangan resmi, Jumat, menjelaskan aksi demo dilakukan elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, pelajar dan poros buruh.
“Aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat, mahasiswa, pelajar, dan poros buruh dengan agenda menolak Pilpres curang, penurunan harga sembako, pemakzulan Jokowi, mendukung hak angket, mengganti komisioner KPU, dan menolak hasil Pilpres Pemilu 2024,” ujar Susatyo.
Menurut Susatyo, untuk mengawal aksi tersebut, ada sebanyak 2.590 personel gabungan yang akan berjaga di sekitar DPR/MPR RI.
Selain itu, katanya penutupan jalan atau pengalihan arus jalan di sekitar gedung DPR bersifat situasional.
Rekayasa arus lalu lintas, menurut Susatyo akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.
“Kami lihat nanti jumlah massanya. Bila nanti di depan DPR/MPR RI massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lalu lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan dengan penyekatan di Pulau Dua,” kata Susatyo.
