Jakarta, EDITOR.ID,- Ribuan mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Pergerakan Aktivis Mahasiswa Indonesia (PAMI) dan Pemuda Indonesia Center (PIC) menggelar aksi demonstrasi menolak penggunaan hak angket dan penolakan pemakzulan Presiden Joko Widodo di depan Gedung DPR/DPD/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024) siang.
Sementara di pihak lain juga muncul ratusan massa membawa spanduk dan bendera menggelar unjuk rasa menuntut hak angket dan pemakzulan Presiden Joko Widodo. Kedua massa bertemu di depan pintu gerbang DPR-RI. Namun tak terjadi aksi dorong-dorongan atau anarkhis. Masing-masing menggelar unjuk rasa secara tertib.
Dalam orasinya di hadapan massa mahasiswa menilai hak angket pemilu yang digaungkan oleh sejumlah politisi dan aktivis di DPR RI keliru dan inkonstitusional.
Hal itu disampaikan PAMI saat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024).
Dalam aksi tersebut, PAMI membawa sejumlah tuntutan yang menolak wacana digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR serta menolak ajakan serta provokasi yang berkaitan dengan pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam aksi tersebut, PAMI membawa sejumlah tuntutan yang menolak wacana digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR serta menolak ajakan serta provokasi yang berkaitan dengan pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kami mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam PAMI mengecam keras serta menolak wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu di DPR karena hal tersebut jelas keliru dan inkonstitusional,” kata Kordinator Nasional PAMI Rafli Maulana.
Selanjutnya, PAMI juga berpandangan wacana hak angket di DPR dapat memantik ketegangan di tengah masyarakat. Wacana tersebut juga dinilai hanya mengedepankan kepentingan elektoral semata.
“Kita ketahui bersama kawan-kawan, pascaselesainya pemilu ini, yang diinginkan rakyat adalah para elite politik menghormati hasil pemilu sebagai kehendak rakyat, lalu terwujudnya kondisi bangsa yang aman, damai, dan sejuk”, tegas Rafli.
Terakhir, PAMI mengingatkan segala hal yang timbul berkaitan dengan proses dan hasil Pemilu 2024 seharusnya dibawa ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang mempunyai wewenang serta diamanatkan oleh Undang-undang untuk menyelesaikan hal tersebut.
“Hak angket di DPR itu keliru, karena seharusnya segala hal yang berkaitan tahapan dan hasil Pemilu 2024 dibawa ke Bawaslu dan MK sesuai amanat Undang-undang,” pungkas Rafli
Aksi damai tersebut sempat mendapat kecaman dari massa lainnya yang juga melakukan unjuk rasa dengan tuntutan berbeda. Meski begitu, situasi tetap kondusif karena aksi tersebut dibatasi oleh barikade aparat Kepolisian bersenjata tameng.
