EDITOR.ID, Jakarta,- Public Watch Integrity (PWI) sebuah lembaga pengkaji integritas dan kebijakan publik meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengambil langkah tegas dan nyata untuk mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng.
“Kami mohon Bapak Presiden segera mengambil kebijakan yang strategis soal minyak goreng, karena ini menyangkut kebutuhan hajat hidup orang banyak, jadi negara harus hadir,” ujar peneliti Public Watch Integrity (PWI) Drs Asri Hadi MA di Jakarta dalam keterangannya Selasa (15/3/2022).
Menurut kajian Asri Hadi, kelangkaan minyak goreng dipicu oleh aksi penimbunan sejumlah oknum dan mafia perdagangan. Selain itu PWI mengkritik pemerintah dalam hal ini Kementrian Perdagangan.
Menurut PWI kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng terjadi, salah satunya akibat tidak adanya pengelolaan kebijakan di kantor Kementrian Perdagangan yang berbasis data. Yakni pemantauan data dan kondisi di lapangan sebagai faktor untuk segera menetapkan kebijakan produksi dan distribusi minyak goreng.
“Jika pengelolaan kebijakan di bidang perdagangan dilakukan berbasis data, kasus kelangkaan minyak goreng ini ga akan terjadi, karena sudah diantisipasi sejak awal sehingga tak terjadi kasus,” paparnya.
Sebagai contoh kebijakan berbasis data, lanjut Asri Hadi, Kementrian Perdagangan seharusnya punya data di lapangan berapa kebutuhan bahan-bahan pokok, ketersediaan, pergerakan harga dan berapa stok cadangannya.
“Harusnya pegawai atau SDM yang ada di Kementrian Perdagangan dikerahkan untuk turun ke pasar dan minimarket melihat kondisi di lapangan seperti yang dilakukan Presiden Jokowi, begitu melihat rak penjualan minyak goreng kosong langsung dicross check dengan distributor,” kata Asri Hadi yang juga lulusan Monash University Australia ini.
Menurut Asri, kalau perlu pabrik minyak goreng didorong untuk menggenjot produksi begitu data di lapangan menunjukkan stok minyak goreng kosong di rak minimarket karena ada permintaan besar dari masyarakat.
“Jika kementrian punya sense of crisis dan memahami situasi lapangan yang terjadi, kelangkaan minyak goreng tak akan terjadi,” paparnya.
Seharusnya, lanjut Asri Hadi, begitu terjadi kelangkaan stok minyak goreng dipasaran, Kementrian Perdagangan bergerak cepat berkoordinasi dengan Kementrian Perindustrian untuk menggenjot produksi minyak goreng. “Soalnya kita kan produsen CPO terbesar di dunia, jadi masalah bahan baku minyak goreng nggak ada masalah,” kata Asri Hadi.
Untuk itu Asri Hadi mendesak Presiden Jokowi melakukan evaluasi kinerja kementrian Perdagangan yang membantunya agar masalah minyak goreng segera teratasi.
Jokowi Akan Ambil Tindakan Tegas
Saat turun ke lapangan dan bertemu banyak pedagang Presiden Jokowi menemukan rak pajangan minyak goreng di sebuah minimarket di Yogyakarta kosong melompong!
Presiden Joko Widodo sempat mendatangi minimarket, toko swalayan dan pasar tradisional saat berada di Yogyakarta, Minggu (13/3/2022). Saat mengunjungi salah satu minimarket, Jokowi langsung mencari minyak goreng.
Dikutip dari Antara, Senin (14/3/2022), Jokowi tampak tak mendapati minyak goreng di minimarket tersebut. Rak bagian minyak goreng tampak kosong.
“Sejak kapan tidak ada?” tanya Presiden Jokowi seperti dalam video di kanal Youtube Sekretariat Presiden yang ditayangkan kemarin. “Baru tadi pagi Pak,” jawab penjaga minimarket.
“Dijual berapa?” tanya Jokowi.
“Kalau yang dua literan itu Rp 28 ribu tapi kalau yang satu liter itu Rp 14 ribu,” jawab penjaga minimarket.
“Oke makasih, tapi nanti (minyaknya) datang lagi ya?” tanya Jokowi.
“Nggak mesti, Pak,” ucap penjaga toko tersebut.
Selain mengunjungi toko swalayan, Presiden juga mengecek ketersediaan minyak goreng di pedagang yang berada di Pasar Beringharjo dan Pasar Sentul Yogyakarta.
“Berapa harganya?” tanya Jokowi di satu toko di Pasar Beringharjo sambil menunjuk satu botol minyak goreng dalam kemasan.
“Rp 20 ribu, Pak. Saya beli di grosir besar, tidak mahal,” jawab pedagang tersebut.
“Beli berapa?” tanya Jokowi.
“Rp 18 ribu lebih sedikit,” jawab pedagang.
Pedagang tersebut juga mendatakan ketidakpastian stok minyak goreng. “Barang ada, tapi mahal ya,” kata Jokowi mengomentari tingginya harga minyak goreng.
“Ada tapi lambat, Pak. Nanti kalau sudah habis lama lagi,” jawab pedagang tersebut.
Presiden lalu membeli dua botol minyak goreng 1 literan seharga Rp 20 ribu. Presiden memberikan beberapa lembar uang Rp 100 ribuan kepada pedagang tersebut.
Presiden lalu beralih ke Pasar Sentul Yogyakarta. Di lokasi tersebut, Jokowi juga mendapat informasi dari pedagang bahwa tidak ada jawaban pasti kapan minyak goreng akan dikirim.
Di salah satu toko, Jokowi membeli 1 liter minyak goreng dalam kemasan premium seharga Rp 15 ribu dan kembali memberikan lembaran Rp100 ribu.
Selain membeli minyak goreng dalam kemasan, Jokowi juga tampak membeli minyak goreng curah serta minyak goreng dalam kemasan botol seharga Rp14 ribu.
Secara terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan setelah Presiden Jokowi kembali dari lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, maka Kepala Negara akan membuat keputusan soal minyak goreng.
“Pada prinsipnya Bapak Presiden setiap kunjungan ke daerah beliau pasti melakukan sidak untuk melihat persoalan yang menyangkut dengan minyak goreng. Setelah kembali dari acara IKN, Presiden akan segera melaksanakan rapat intern untuk memutuskan persoalan yang berkaitan dengan minyak goreng ini,” kata Pramono dalam video tersebut.
Menurut Pramono, yang jadi persoalan untuk minyak goreng adalah pembagian pasar ekspor dan domestik.
“Dilihat dari total produksi (CPO) kita yang hampir 50 juta kan hampir 26-28 juta itu diekspor sehingga dengan demikian bagian untuk ekspor itu harus diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri,” ungkap Pramono.
Ia meminta agar pengusaha minyak goreng memberikan prioritas untuk kepentingan dalam negeri.
“Oleh karena itu diminta pada produsen untuk mementingkan masyarakat kita dibandingkan di luar, meskipun harga di luar memang tinggi sekali. Kami tahu ini persoalan dilematis bagi masyarakat atau produsen yang selama ini memproduksi CPO,” ungkap Pramono. (tim)
