Dini pernah menjadi anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) selama 2008-2018 dan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) selama 2009-2018. Tak hanya itu, dia juga menjadi anggota Komite Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2012-2014.
Setelah itu menjadi konsultan hukum untuk perusahaan milik negara, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam proses tender pra-kelayakan proyek kereta api Bandara Soekarno Hatta-Manggarai. Proyek ini ditawarkan dengan skema public-private partnership atau kemitraan pemerintah-swasta.
Ia juga terdaftar sebagai konsultan hukum pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Bersama teman-temannya sesama alumni Harvard, seperti Todung Mulya Lubis, Bambang Harymurti, Goenawan Mohamad, menginisiasi petisi online yang isinya membantah tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Tak hanya itu, dia juga pernah bekerja di Christian Teo Partners sebagai partner selama 2011-2018. Pernah juga sebagai Staff Khusus Kepala BKPM (2012-2014) dan Kementerian Keuangan RI sebagai Staff Khusus Menteri Keuangan (2013-2014). Bahkan, dia menjadi Founding Partner Purwono dan Widyayanti Law Office sejak 2018 hingga sekarang.
Dini Shanti Purwono pernah menjabat sebagai anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres Joko ‘Jokowi’ Widodo-Ma’ruf Amin. Politikus PSI ini pada Pileg 2019 mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI dapil Dapil Jateng I.
Melalui Lembaga Bantuan Hukum PSI yang diberi nama Jangkar Solidaritas (Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia), Dini menjadi salah satu sosok yang terdepan dalam mengajukan permohonan judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi.
Dini bersedia meluangkan waktunya untuk mengasuh rubrik “Klinik Hukum†di Jawa Pos Radar Semarang yang hadir setiap Kamis. Dini dipilih mengasuh rubrik tersebut karena kapasitas dan kemampuannya sebagai advokat yang sudah tidak diragukan lagi.
Kesediaan Dini berbagi ilmu hukum didasari oleh keprihatinannya terhadap kasus-kasus hukum yang kerap dialami warga, khususnya kalangan wong cilik. Dini berharap sumbangsihnya itu bisa bermanfaat bagi rakyat banyak.
Pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2019, ia maju ke Dapil Jawa Tengah I yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga sebagai caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia menyatakan bahwa LGBT “itu ranah privat sehingga bukan posisi kita mengomentari atau menghakimi”.
