“Inti dari demokrasi itu, kan, memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat dari latar belakang apa pun, apakah dia dari kalangan elite atau rakyat biasa supaya bisa berpartisipasi baik sebagai pemilih maupun orang yang dipilih. Dengan lahirnya politik dinasti itu justru mengingkari makna demokrasi itu sendiri,†kata Toni saat itu.
“Saya kira salah satu gerakan yang harus didorong sekuat mungkin oleh LSM dan parpol mulai melihat manusia sebagai manusia. Jadi manusia bukan dilihat dari hubungan biologis atau genetisnya. Jangan biarkan politik dinasti membunuh demokrasi.†Toni juga sempat bereaksi keras saat MK mencabut pasal larangan politik dinasti di UU Pilkada beberapa bulan kemudian.
“Keputusan MK mengikat iya tapi kita harus mengkritik keras hakim MK agar ke depan tidak hanya berpikir legal formal tapi juga aspek substansialnya soal keadilan, moral politik,†kata dia.
Sedangkan Ketua DPP PSI, Tsamara Amany setahun lalu melontarkan ketidaksetujuan saat putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur DKI.
“Saya tak tahu bagaimana seseorang yang diwarisi sebuah dinasti politik bisa mengklaim diri sebagai perwakilan anak muda,†kata dia, seperti dilansir laman resmi PSI.
“Mewakili anak muda bukan sekadar soal usia. Tapi juga soal kerja keras dan kompetensi.†Antonius Yogo, di sisi lain membantah argumen bahwa partainya mendukung politik dinasti.
Dia bersikeras mengklaim majunya Gibran tidak termasuk praktik tersebut. “Bagi saya ini bukan aji mumpung melainkan sebuah momentum,” ujarnya, seperti dilansir Tempo. (ant/ tim)
