EDITOR.ID, Jakarta,- Kedatangan pegawai Kedutaan Besar Jerman ke markas Front Pembela Islam (FPI) disaat menjelang aksi 1812 menuai kecaman dan protes keras dari sejumlah pihak. Jerman dinilai telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dan menginjak-injak kedaulatan bangsa.
Salah satu yang membuat pernyataan keras adalah Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Hikmahanto Juwana. Bahkan dengan tegas Prof Hikmahanto mendesak Kedubes Jerman memulangkan pegawainya yang bertindak ceroboh dengan mengunjungi Markas FPI.
Pakar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI) ini menyebut kedatangan pegawai Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia ke Markas Front Pembela Islam (FPI) sebagai tindakan ceroboh.
“Kunjungan ini berpotensi merusak hubungan diplomati kedua negara,” sebut Prof Hikmahanto.
Sebelumnya beredar viral di media sosial (medsos) foto yang diduga seorang diplomat Jerman yang mendatangi markas Front Pembela Islam (FPI). Bahkan mobil berplat diplomat terlihat parkir di markas FPI, sebuah kelompok ormas ilegal yang tidak diakui pemerintah.
Lalu Kedubes Jerman di Jakarta memberikan klarifikasi bahwa seorang pegawai Kedutaan Jerman tersebut berusaha untuk mendapatkan gambaran tersendiri mengenai situasi keamanan yang bersangkutan karena demonstrasi pada Hari Jumat, 18 Desember 2020 berpotensi melintasi kawasan Kedutaan.
Hikmahanto menilai, klarifikasi tersebut sangat merendahkan tingkat kecerdasan publik dan pemerintah Indonesia. Menurutnya, ada empat alasan untuk ini.
Pertama tidak dijelaskan apakah pegawai kedutaan Jerman tersebut seorang diplomat atau bukan. Kedua, tidak seharusnya pegawai kedutaan mencari tahu tentang sesuatu dengan mendatangi markas FPI.
â€Bila pegawai tersebut ingin mencari tahu seharusnya dilakukan ditempat yang netral, seperti hotel ataupun rumah makan,†katanya, Minggu (20/12/2020).
Ketiga, adalah tindakan bodoh dari pegawai Kedubes Jerman untuk datang ke Markas FPI di era sosial media. Siapa saja tentu dapat mengambil gambar dan mem-postingnya di sosial media.
Dirinya menyayangkan klarifikasi yang dilakukan dalam waktu yang cukup lama meski Kedubes Jerman memberi alasan Sabtu dan Minggu libur.
Terakhir, pegawai tersebut bahkan tidak cerdas dan sensitif dengan situasi politik yang belakangan berkembang di Indonesia.
Pegawai tersebut seolah membiarkan Negara Jerman dijadikan legitimasi untuk satu pihak dan pada saat bersamaan sebagai tindakan yang tidak bersahabat oleh pihak yang lain.
