“Pak Prabowo sudah setuju kalau menteri pertahanan,” kata petinggi Gerindra tersebut sebagaimana dilansir dari merdeka.com.
Apalagi jabatan Menteri Pertahanan (Menhan) yang diinginkan Prabowo Subianto, merupakan sebuah jabatan yang cukup strategis. Dari satu kementerian ini sudah bisa mengakomodir berbagai personal.
Secara struktur organisasi Kementerian Pertahanan terdiri dari, Menteri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal yang membawahi berbagai bidang yang cukup banyak.
Satu departemen ini sudah bisa menampung banyak orang, yang sesuai dengan keahlian dan kapasitas masing-masing, itu kalau dikelola secara profesional. Lain halnya jika dikelola semata ingin mengakomodir kepentingan kelompok.
Beradasarkan alokasi anggaran, kementerian pertahanan merupakan penerima anggaran terbesar. Alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan: Rp 106,1 triliun dalam RAPBN 2019, sedangkan dalam APBN 2018 Rp 107,7 triliun APBN 2018.
Dengan anggaran yang segitu besar makanya kementerian pertahanan dianggap sangat strategis, apa lagi jabatan tersebut jika diberikan kepada Partai politik, dan Partai Oposisi pula. Makanya Gerindra “menang banyak” jika memang isu itu benar bahwa Prabowo akan mendapatkan jabatan Menhan.
Anggota Dewan Pembina Gerindra Habiburokhman mengelak, soal tawar menawar jabatan menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf. Dia mengaku belum mendengar apabila Prabowo ingin jabatan Menhan.
Dia juga menolak bicara soal posisi yang diminta Gerindra di kabinet. Sebab menurut dia, antara Gerindra dan Jokowi belum bicara apa, berapa dan siapa.
“Setahu saya enggak ada itu (kursi Menhan), enggak ada pernyataan itu ya,” kata Habiburokhman.
Hal yang sama juga dilontarkan Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani. Politisi yang paling dipercaya Prabowo ini membantah keras rumor tersebut.
“Begini memang ada pembicaran antara orang yang minta presiden berkomunikasi dengan kita untuk membicarakan tentang kemungkinan kita bisa berkoalisi atau kemungkinan kita bisa masuk dalam pemerintahan,” ujar Muzani ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019),
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia itu menuturkan, Prabowo selaku ketua dewan pembina dan ketua umum belum mengambil keputusan. Apakah berkoalisi atau berada di dalam barisan oposisi.
