Warga mengevakuasi mobil taksi di pool taksi Kramat Jati, Jalan Raya Pondok Gede, Jakarta, Rabu (1/1/2020). (Antara-Galih Pradipta)
EDITOR.ID, Jakarta,- Banjir besar yang melanda Jakarta masih menyimpan kepedihan bagi warga yang terkena musibah ini. Warga Jakarta juga penasaran, apakah langkah antisipasi banjir sudah benar-benar dilakukan Pemprov DKI dengan maksimal atau ada pembiaran.
Menjawab keraguan publik, DPRD DKI Jakarta kompak berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) Banjir Jakarta. Sudah ada enam fraksi yang setuju dengan pembentukan pansus ini yakni Golkar, PSI, NasDem, PAN, Demokrat, dan PDIP.
Pansus ini menurut sejumlah anggota dewan dibuat agar ada kelembagaan mengikat yang dapat melakukan penyelidikan terkait musibah banjir.
DPRD DKI dari hasil kunjungan ke beberapa lokasi banjir beberapa waktu lalu menemukan adanya pompa yang rusak, PPSU yang minim dalam pembersihan saluran, hingga saluran penuh sampah.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menyebut pembentukan pansus untuk menyelidiki terjadinya banjir di Jakarta berjalan cukup baik.
“Kami berinisiatif membantu pemprov mencari tahu data dan penyebab utama hingga solusi banjir. Sudah berbagai gubernur masih banjir. Mau sampai kapan. Kami mau ikuti Pak Anies bahagia warganya maju kotanya. Tapi bagaimana bisa kalau kondisinya begini,” kata Basri saat dikonfirmasi, Rabu (8/1/2020).
Basri pun menegaskan tidak berniat untuk menjatuhkan pihak manapun dalam pembentukan pansus ini. Dalam kerjanya, ia berjanji pansus akan memanggil para ahli serta pihak-pihak terkait. Hasilnya adalah sebuah rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh gubernur dalam mengentaskan banjir Jakarta.
“Kami bantu. Pansus hak dewan. Kami akan ajukan ke pimpinan. Kalau pansus ada maka akan mengikat. Kami panggil ahli, petugas pompa. Kota mana yang tangani banjir bagus,” tuturnya.
Di sisi lain, ia melihat pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, upaya pengentasan banjir kurang terlihat. Banjir justru bisa diminimalisir dengan baik oleh gubernur sebelumnya yakni Basuki Tjahaja Purnama.
“Jaman Ahok hampir bisa. Sekarang makin tidak terurus. Niatnya supaya banjir tidak terjadi lagi. Prediksi dua triliun kerugian banjir. Bontang. Sudah ada,” terangnya sebagaimana dilansir dari media indonesia.
