EDITOR.ID, Jakarta, – Polisi tengah memburu penyebar video hoaks yang menarasikan jaksa menerima suap dalam penanganan perkara mantan pimpinan FPI, Rizieq Syihab. Kejaksaan Agung sebelumnya telah memberikan keterangan bahwa rekaman video jaksa menerima suap adalah hoaks.
Menurut penjelasan Kejaksaan Agung, rekaman video tidak ada hubungannya dengan proses sidang Rizieq Siyab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menerangkan, penyidik sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk mengidentifikasi penyebar dan pembuat video.
“Ya, penyidik akan mengusut,” kata dia dalam keterangannya, Minggu (21/3).
Argo mengimbau masyarakat tak menelan mentah-mentah informasi yang belum jelas kebenarannya. Selain itu, dia juga meminta masyarakat lebih bijak menerima informasi. Apalagi informasi yang tidak jelas sumbernya.
“Masyarakat harus lebih bijak menggunakan media sosial agar menciptakan ruang digital yang produktif,” ujar dia.
Rekaman video ini juga mengundang perhatian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md. Dia menegaskan bahwa video viral tentang penangkapan jaksa yang menerima suap dalam penanganan perkara mantan pimpinan FPI, Rizieq Syihab adalah hoaks.
Mahfud menjelaskan, video yang viral di media sosial itu terjadi enam tahun lalu di Sumenep, Jawa Timur. Tidak berkaitan dengan kasus Rizieq Syihab.
“Ternyata ini hoaks: penangkapan atas jaksa AF oleh Jaksa Yulianto itu terjadi 6 tahun lalu di Sumenep. Bukan di Jakarta dan bukan dlm kasus yang sekarang,” kicau Mahfud Md di akun twitternya @mohmahfudmd, Minggu (21/3/2021).
Mahfud menekankan pihaknya akan mengusut pihak yang memviralkan video tersebut, meski bukan delik aduan. Dia juga akan menelaah kemungkinan dilakukan revisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Hal ini agar masyarakat dapat membedakan delik aduan dan delik umum. Mahfud menyebut, untuk kasus-kasus seperti inilah pemerintah membuat UU ITE.
“Sengaja memviralkan video seperti ini tentu bukan delik aduan, tetap harus diusut. Tetapi kita tetap akan menelaah kemungkinan revisi UU ITE untuk menghilangkan potensi pasal karet dan membedakan delik aduan dan delik umum di dalamnya,” katanya.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung membantah telah terjadi penangkapan seorang oknum Jaksa berinisal AF yang diduga menerima suap dalam kasus Rizieq Syihab. Rizieq terbelit kasus dan telah didakwa melanggar aturan kekarantinaan kesehatan Covid-19 karena dianggap memicu kerumunan saat PSBB di Jakarta.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, video yang beredar di media sosial dengan narasi terbongkar pengakuan seorang jaksa yang mengaku menerima suap dari kasus Rizieq adalah salah.
Apalagi dikaitkan dengan penjelasan Yulianto selaku Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada media pada tahun 2016.
“Padahal saat ini Yulianto sudah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT),” kata Leonard dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, (20/3).
Sebagaimana dilansir Merdekacom Leonard mengatakan, video penangkapan seorang oknum Jaksa berinisial AF oleh Tim Siber Pungli Kejagung adalah peristiwa pada November 2016. Penangkapan terkait pemberian suap dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi Penjualan Tanah Kas Desa di Desa Kali Mok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
“Jadi video penangkapan oknum Jaksa AF tidak ada sama sekali kaitan dan hubungannya dengan proses sidang Rizieq Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang saat ini sedang disidangkan,” tutur Leonard. (Tim)
