EDITOR.ID, Jakarta,- Usulan Duta Besar Republik Indonesia di Ankara, Muhammad Iqbal untuk membalas kebaikan negara Republik Turki dengan memberikan nama jalan Mustafa Kemal Ataturk di kawasan Menteng, Jakarta, Indonesia mendapat protes dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Partai PKS.
Protes ini menjadi bukti nyata bahwa ideologi global telah masuk ke Indonesia tanpa sekat. Sejarah pertentangan ideologi ketika Mustafa Kemal Ataturk menggulingkan Kesultanan Abdul Hamid II atau Kekhilafahan Ostmani ternyata masih menjadi pandangan miring sebagian warga muslim di Indonesia.
Sebelumnya Duta Besar Republik Indonesia di Ankara, Muhammad Iqbal yang pertama kali mencetuskan rencana bahwa Indonesia berencana mengganti nama salah satu jalan di daerah Menteng dengan nama Mustafa kemal Ataturk.
Usulan ini didasarkan balas budi Indonesia kepada pemerintahan Turki yang telah memberikan nama salah satu jalan di kota Istanbul dengan nama Ir Soekarno. Nama Bapak Pendiri bangsa Indonesia (the founding father) yang juga sahabat dekat dari Mustafa Kemal Ataturk.
“Kami sudah meminta komitmen dari pemerintah DKI Jakarta untuk pemerintah memberikan nama jalan dengan founding fathernya Turki di Jakarta,” kata Iqbal dalam acara Ngopi Virtual, Jumat (15/10/2021).
Sontak usulan Dubes Turki soal rencana pemberian nama jalan Ataturk di Jakarta menuai penolakan dan diprotes oleh PKS dan MUI.
Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menolak hal demikian, Abbas menuding pemikiran Ataturk sesat dan menyesatkan. Senada, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin menilai pelbagai jejak rekam sejarah Attaturk kerap merugikan kaum muslim dan peradaban manusia.
Namun tak semua warga muslim memprotes dan menolak. Sebagian warga muslim yang lain tak mempermasalahkan. Seperti pernyataan dari Ketua Umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Syamsul Maarif.
Kiai Syamsul Maarif justru menganggap berlebihan soal penolakan atas rencana mengganti nama pemberian nama salah satu jalan di ibu kota negara RI, Jakarta, dengan founding father atau tokoh bangsa Turki, Mustafa Kemal Ataturk.
Diketahui, MUI dan PKS sama-sama menolak nama Ataturk dijadikan sebagai nama di salah satu ruas jalan di Menteng, Jakarta tersebut.
“MUI dan PKS tanggapannya nolak? Nah itu lebay menurut saya. MUI dan PKS itu lebay. Memandangnya parsial saja,” kata Syamsul sebagaimana dilansir dari CNNIndonesia.com, Senin (18/10/2021).
Syamsul menegaskan bahwa pemberian nama Ataturk sebagai nama jalan di Indonesia harus dilihat dalam skala yang lebih luas, yakni sebagai tanda jalinan persahabatan antara Indonesia dan Turki. Baginya, persahabatan antara dua negara itu harus terus terjalin dengan baik ke depannya.
“Pada dasarnya PWNU DKI melihat itu bagian dari penghargaan antarnegara harus kita lakukan. Bukan setuju dan tidak setuju,” kata dia.
Di sisi lain, Syamsul menyatakan persoalan tokoh tersebut memiliki ideologi atau pandangan yang berbeda dengan umat Islam di Indonesia merupakan urusan yang lain. Ia lantas membandingkan dengan nama Presiden pertama RI, Sukarno yang sudah menjadi nama jalan di banyak negara.
Baginya, tokoh Ataturk sebagai bapak pendiri Turki harus dihormati Indonesia, tanpa memandang ideologi yang dianutnya.
“Tapi bahwa Kemal Ataturk bagian dari tokoh di Turki, Bapak pendiri Turki, ya sudah kita harus hormati. Tanpa melihat apakah Kemal liberal atau sekuler itu urusan lain,” kata Syamsul.
Mustafa Kemal Ataturk merupakan seorang panglima tertinggi, negarawan, penulis, sekaligus pendiri Republik Turki. Dia melaksanakan modernisasi, di antaranya mengenalkan huruf Latin, memperkenalkan pendidikan dan sistem kehidupan modern dan beradaptasi dengan zaman.
Dia menjabat sebagai presiden pertama Turki pada 1923 hingga kematiannya di 1938, dan juga perdana menteri pertama di 1920-1921.
Atat?rk berupaya untuk memodernisasi dan mendemokratiskan sebuah Republik Turki yang baru dari sisa-sisa Kekaisaran Ottoman. Dalam upayanya ini, Atat?rk telah menerapkan pembaruan-pembaruan yang bertambah luas, yang dampaknya telah mendekatkan Turki kepada Uni Eropa sekarang.
Tekanan yang diberikan kepada sekularisme dan nasionalisme juga telah menimbulkan konflik pada tingkat tertentu antara Mustafa dengan warganya yang berideologi Islam fundamentalis. Beberapa pemeluk Islam yang taat merasa argumen sekularisme ini bertentangan dengan nasihat Islam, dan mengkritik negara karena tidak memberikan kebebasan yang penuh dalam agama.
Selama jadi Presiden, Mustafa Kemal memberikan hak kaum wanita setara dengan kaum laki-laki. Wanita boleh belajar hingga pendidikan tinggi dan boleh bekerja di pemerintahan. Bahkan wanita boleh menjadi pemimpin dan tentara.
Mustafa Kemal Atartuk juga membebaskan dan tidak mewajibkan kaum perempuan harus mengenakan hijab. Kebijakan inilah yang membuat Mustafa Kemal banyak dikritik dan dimusuki kaum muslim fundamentalis di negaranya, Turki.
Mustafa Kemal juga melakukan pembelaan terhadap kaum minoritas. Yakni himpunan etnis minoritas seperti orang-orang Kurdi juga telah berupaya memperoleh hak-hak budaya yang semakin mulia, yang pada masa lampau telah dibatasi karena dikembangkannya nasionalisme Turki. (tim)
