Ia mejelaskan, secara normatif yang dapat dilakukan perusahaan adalah saat proses seleksi. Harus ada kerja sama antara perusahaan dengan aparat penegak hukum untuk melakukan background checking saat proses seleksi karyawan.
Hal ini dapat mencegah kemungkinan direkrutnya pelamar yang terindikasi bagian dari jaringan terorisme.
Sementara menanggapi adanya pegawai BUMN terlibat aksi teroris, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku sangat prihatin dan mengecam.
Dia berharap nantinya pemeriksaan kepada para pihak terduga teroris itu bisa dikembangkan, guna mencari pihak-pihak lainnya yang diduga juga ikut terlibat.
“Ya bagus kalau mereka bisa tangkap. Nanti kan bisa dikembangkan lagi,” kata Luhut di kantor Bappenas, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019)
Luhut memastikan pemerintah akan terus berupaya mengejar dan mengamankan para pihak yang terlibat jaringan terorisme di Tanah Air, tanpa pandang bulu.
Apalagi, jika ternyata ada sebagian pihak yang terlibat, yang merupakan bagian dari aparatur negara atau bahkan pegawai dari salah satu BUMN.
Terkait apakah ke depannya akan ada penyaringan yang lebih ketat kepada para calon pegawai BUMN agar tidak terpapar paham terorisme, Luhut pun tak membantah hal tersebut.
Namun, dia belum tahu mekanisme apa yang akan digarap pemerintah, guna merealisasikan hal tersebut. “Ya kita lihat lah nanti,” ujarnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq juga angkat bicara mengenai penangkapan seorang pegawai BUMN PT Krakatau Steel, terkait dugaan terlibat dalam aksi terorisme.
Dengan adanya hal ini, menurut Maman, ke depan seleksi untuk pegawai BUMN dan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus lebih diperketat lagi.
Maman mengatakan, setiap orang yang ingin masuk BUMN dan ASN, harus ditegaskan lagi komitmen kebangsaannya.
“Mengantisipasi paham radikal dan teror masuk di ASN atau BUMN pertama memang perlu ada seleksi yang ketat bagi siapapun yang mau masuk BUMN, ASN termasuk dites bagaimana komitmen kebangsaannya soal ideologi Pancasila soal NKRI,” kata Maman di kompleks parlemen, Jumat (15/11/2019)
Selain itu, menurut Maman, perlu adanya pembinaan secara terus menerus dari BUMN yang ada. Politikus PKB ini mengusulkan agar kepengurusan masjid di BUMN tidak dipegang sembarang orang.
“Paling tidak dipegang eselon II sepangkat direktur supaya bisa terlihat kalau ada suatu masjid mengajarkan paham radikal terorisme dan sebagainya, itu tinggal dipertanggungjawabkan adalah direktur tersebut,” ujarnya.
