Nasdem Akan Kejar Penyebar Spanduk Adu Domba dengan Jokowi

Willy Aditya menjelaskan, telah membangun tim siaga yang bekerja secara parsial untuk menyusun daftar inventarisasi masalah Omnibus Law.

Tim ini berisi 20 orang anggota DPR RI dari partai NasDem, 36 orang tenaga ahli. Totalnya 56 orang.

Tim siaga ini menemukan satu cluster dari Omnibus Law yang cukup rumit penyelesaiannya, agar ke depannya tidak muncul konflik horizontal.

“Dari 11 cluster yang ada itu cluster yang cukup complicated, yaitu cluster Ketiga Ketenagakerjaan. Jika membaca aspirasi dari teman-teman serikat pekerja dan buruh yang sudah berulang kali demo, ini satu hal yang perlu kita luruskan jangan kemudian menjadi konflik horizontal,” urai Willy Aditya.

Menurut Willy, cluster Ketiga yakni cipta kerja itu untuk membuka lapangan pekerjaan karena Indonesia mempunyai bonus demografi yang produktif. Namun dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5 persen maka penyerapan tenaga kerja jadi terbatas.

“Niat dari Presiden melahirkan RUU Cipta Kerja ini untuk kemudian pertumbuhan ekonomi itu diatas 6 persen, nah substansinya ada 2, pertama kemudahan Investasi karena banyak investasi yang datang itu tidak datang ke Indonesia tapi lari ke Vietnam, lari ke Myanmar, lari ke Thailand, kenapa tidak lari ke kita?,” ucap anggota DPR RI tersebut.

“Yang kedua adalah debirokratisasi perijinan, maka dari 79 Undang-undang yang disaripatikan 1224 pasal yang ada itu, maka kemudian Presiden ingin melakukan sebuah lompatan, terabasan untuk kemudian melakukan demokrasi ekonomi kita,” lanjutnya.

Partai NasDem telah melakukan komunikasi lintas fraksi dan sungguh merespon RUU Cipta Kerja untuk segera disahkan dalam 100 hari dan dimasukkan kedalam RUU PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).

“Jadi yang cluster ketenagakerjaan kita masukkan kesana,” tegas Willy. Dia menambahkan, disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang, maka diyakini pencari kerja dan semi pengangguran bisa cepat mendapatkan pekerjaan. Namun itu semua tergantung dari komunikasi pemerintah ke masyarakat.

“Pemerintah perlu untuk membahasakan apa benefit kongkrit dari RUU ini menjadi UU, yaitu bagi mereka angkatan kerja produktif kita yang sekarang masih pengangguran terbuka, semi pengangguran itu bisa secara cepat mendapatkan pekerjaan,” pungkas Willy. (tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

%d bloggers like this: