Jakarta, EDITOR.ID,- Presiden Joko Widodo (Jokowi) disinyalir berencana melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya awak media bagaimana responsnya mengenai sikap NasDem yang mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Rencana reshuffle diputuskan dalam waktu dekat. “Rencana selalu ada (reshuffle). Pelaksanaan nanti diputuskan,” ujar Jokowi di Stasiun Kereta Cepat Indonesia China di Stasiun Kereta Cepat Tegalluar, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Kamis (13/10/2022).
Seperti diketahui, NasDem memiliki jatah tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Mereka adalah Siti Nurbaya Bakar selaku Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Johnny G Plate sebagai Menkominfo, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Presiden Jokowi sebelumnya telah melakukan perombakan atau reshuffle kabinetnya pada Rabu (15/6/2022).
Kala itu Jokowi melakukan reshuffle posisi menteri perdagangan yang sebelumnya dijabat Muhammad Lutfi digantikan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Lalu, posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebelumnya dijabat oleh Sofyan Djalil digantikan oleh mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto.
Hasto PDIP : Jokowi Butuh Menteri Yang Loyal dan Solid Bekerja
Menanggapi soal pernyataan Presiden Jokowi soal Reshuffle Kabinet, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebutkan hal itu merupakan hak prerogatif presiden.
“Apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus, karena itu adalah hak prerogatif dari presiden,” ujar Hasto lalu tersenyum dan tertawa kecil saat di Sekolah Partai PDIP, Kamis sebagaimana dilansir jpnn.com.
Dia menyebutkan Presiden Jokowi memerlukan menteri yang loyal dan solid untuk bekerja demi menyelesaikan masalah rakyat. “Supaya nanti di Pemilu 2024 dalam kondisi sense of happines yang tinggi, karena kabinet saat ini telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi dalam memikirkan rakyatnya,” ujar dia.
Hasto menyebutkan sudah seharusnya para menteri fokus memikirkan rakyat, terutama mengenai masalah ekonomi.
“Sehingga, Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimiliknya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden. Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden,” jelas Hasto.
Saat ditanya deklarasi capres PDIP, Hasto menyatakan hal itu menunggu momentum yang tepat.
“Bukan ketika rakyat Indonesia tidak bersedih, saat seperti ada tragedi sepak bola di Malang dan saat perekonomian sedang di masa sulit,” jelasnya.
