Menurut Penny harus ada proses untuk memberikan ijin uji klinis tahap kedua, demi independensi BPOM.
Menanggapi keberatan kepala BPOM ini, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyatakan bahwa kata ‘segera’ dalam kesimpulan bukan menyegarakan BPOM mengeluarkan keputusan, tapi jangan sampai terlalu lama.
“Jangan sampai 2022-2023. Bukan berarti ibu meninggalkan ketentuan, tidak seperti itu. Kami juga tidak mau masyarakat korban kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan ketentuan,” kata ketua Komisi IX DPR RI.
Sementara itu, Tim peneliti vaksin nusantara legowo jika produk buatannya tidak bisa dilanjutkan. Hal ini diucapkan oleh peneliti utama vaksin nusantara Djoko Wibisono dalam rapat komisi IX DPR RI tersebut.
Saat ini menurut Djoko sebagaimana dilansir CNBC, pihaknya hanya akan menunggu keluarnya PPUK uji klinis II pada vaksin Nusantara.
Pernyataan ini menanggapi sejumlah catatan yang diungkap BPOM terkait vaksin Nusantara yang masih terganjal ijin uji klinis tahap II.
Menanggapi hal tersebut, Penny juga menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kepentingan apapun dalam masalah ini. Dia mengatakan BPOM akan tegas dan proses tersebut merupakan harus berbasis scientific.
