“Belum adanya desain kebijakan yang komprehensif dari Kementerian Pertanian dalam membangun swasembada komoditas bawang putih,†kata Agus.
Menurut dia, dukungan informasi atas lahan pertanian yang secara riil bisa digunakan demi swasembada bawang putih juga belum optimal. Di aspek pelaksanaan, evaluasi kewajaran kenaikan harga bawang putih di pasar tak maksimal. Selain itu, Kementerian Perdagangan perlu meningkatkan pengawasan distribusi penjualan bawang putih impor.
“Rekomendasi KPK dalam pembenahan tata niaga komoditas bawang putih adalah dalam aspek perencanaan, yaitu membuat kesepakatan bersama antara kementerian terkait dan menurunkan ke dinas kabupaten terkait ke pemerintah untuk membuat pelaksanaan komitmen menyukseskan swasembada,†ujar Agus.
Kementerian Pertanian disarankan membuat desain besar tentang swasembada bawang putih dari produksi hingga pascapanen. Dalam tahap pelaksanaan, Kementerian Perdagangan diimbau menyusun acuan untuk menilai kelayakan harga komoditas bawang putih impor di tingkat konsumen.
Terkait pencopotan pejabat, Inspektur Jenderal Kementan Justan Siahaan mengatakan, Kementan terbuka bagi KPK untuk mengumpulkan informasi dan mengungkap kasus suap impor bawang putih secara terang agar publik dapat melihat masalah dengan jelas. (tim)
