Dari informasi itu, ia menambahkan, BNPT kemudian membahasnya dengan Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) dan melibatkan sejumlah instansi terkait, yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, hingga Kementerian Sosial.
Meski demikian, Suhardi menegaskan, hingga kini belum ada keputusan apakah nantinya pemerintah akan memulangkan mereka atau tidak. Pasalnya, proses pemulangan ini bukanlah pekerjaan yang mudah.
“Nah sekarang masih kita bahas, sehingga belum ada sama sekali keputusan. Ini yang perlu saya luruskan dulu. Enggak gampang,” ujar dia.
Setelah mendapat informasi itu, BNPT melapor ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Menurut Kepala BNPT, merespons hal tersebut Menko Polhukam kemudian menginstruksikan BNPT untuk memimpin Satgas FTF mengkaji opsi-opsi terkait keberadaan WNI eks ISIS.
Suhardi mengatakan belum ada sama sekali keputusan untuk memulangkan atau tidak. Keputusan, kata dia, akan disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada pertengahan tahun.
Meskipun demikian, ia menyebut BNPT selalu siap menjalankan keputusan. Suhardi menyampaikan BNPT sudah punya pengalaman memulangkan WNI eks ISIS pada 2017.
Pemulangan akan disertai program deradikalisasi.
“Ini masih pembahasan ya, tapi dalam rapat akan kami sampaikan. Kan kita sudah punya pengalaman, misalnya memulangkan deportant 75 orang, kemudian 18 orang. Program seperti itu kita terapkan,” ujar Suhardi.
Sebelumnya, publik dihebohkan dengan wacana pemulangan sekitar 600 orang WNI eks ISIS. Wacana itu kembali muncul ke publik setelah pidato Menteri Agama Fachrul Razi pada Sabtu (1/2/2020) di kawasan Ancol, Jakarta menyebutkan soal pemulangan eks WNI anggota ISIS.
Di tempat terpisah, Menko Polhukam Mahfud membenarkan sedang ada kajian di internal pemerintah terkait nasib 600 WNI eks ISIS. Mahfud mengatakan Presiden Jokowi bakal memutuskan hal itu pada Mei 2020. (tim)
