Home Bisnis Legislator dari PDIP ini Ingatkan Kebijakan Food ID Harus Berdampak Pada Kesejahteraan Masyarakat

Bisnis

Legislator dari PDIP ini Ingatkan Kebijakan Food ID Harus Berdampak Pada Kesejahteraan Masyarakat

February 18, 2022February 18, 2022

EDITOR.ID, Jakarta,- Ditunjuknya PT Rajawali Nusantara (Persero) sebagai Induk Holding Pangan BUMN atau ID Food mendapat tanggapan dari Anggota DPR RI Sonny T Danaparamita. Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut mengingatkan agar Dirut beserta seluruh jajarannya lebih memperhatikan kebijakan Food ID ini benar-benar dapat mewujudkan tujuan dari didirikannya BUMN.

“Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat dilaksanakan dan dapat membawa kemaslahatan,” demikian disampaikan Sonny dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia, pada Kamis (17/02/2022).

Sonny mengungkapkan visi Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia dalam melaksanakan tugasnya untuk menjadikan perusahan pangan nasional yang berkelas dunia serta mendukung kedaulatan pangan Indonesia, adalah sesuatu yang perlu di apresiasi. Namun menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi offside ketika kebijakan yang dijalankan hanya berdampak pada kelas atas dan tidak konkrit menyentuh kalangan akar rumput.

“Menurut saya, visi yang disampaikan saudara Dirut tadi merupakan sesuatu yang perlu di apresiasi. Akan tetapi, visi dan program dari Food Id atau PT RNI ini dapat menjadi offside jika tidak tepat menempatkan posisi sesuai dengan eksistensinya. Membuat sesuatu yang terlalu jauh melangit dengan tanpa melihat atau menginjak bumi bisa berbahaya. Sementara saya sebagai wakil rakyat, saya sering cross chek kebijakan-kebijakan pemerintah ini ketika sudah landing di masyarakat. Jika melihat paparan dari saudara Dirut tadi, saya melihat masih jauh dan perlu dipertimbangkan kembali berdasar realitas yang ada di lapangan,” ujar Sonny.

Menurut Sonny, sebelum Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia memaparkan konsep dan gagasannya sebagai sebuah road map yang mendukung kedaulatan pangan, terlebih dahulu Sonny meminta untuk memahami lebih dalam tentang terminologi dari kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Masing-masing terminologi itu jelas terdefinisakan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Bicara tentang dukungan pada kedaulatan pangan sementara pada isyu-isyu terkait kelangkaan pangan PT Rajawali Nusantara sendiri tidak terlibat secara maksimal dalam proses penyelesaian persoalan tersebut. hal itu yang membuat Sonny sedikit ragu holding pangan ini mampu berbuat maksimal dalam mendukung kedaulatan ataupun ketahanan pangan nasional.

“Coba pak Dirut pahami lagi apa itu kedaulatan pangan, apa itu ketahanan pangan dan apa itu kemandirian pangan. Saya rasa jika berbicara roadmap dalam rangka menuju kedaulatan pangan. Berbagai isyu terkait dengan pangan juga harus dapat semaksimal mungkin membantu. Pada konteks ini saya tidak melihat bagaimana RNI juga terlibat secara massif dalam mengatasi kelangkaan minyak,” terang Sonny.

Politisi kelahiran Banyuwangi tersebut juga mempertanyakan perihal pelibatan petani dan peternak sebagai mitra strategis dalam road map yang dipaparkan dalam rapat tadi. Sementara fakta di lapagan menunjukan petani dan peternak justru sering berkonflik dengan perusahaan. Menurutnya, sebelum melangkah lebih jauh, perusahaan-perusahan pangan harus mampu menyelesaikan konflik atau persoalan dengan masyarakat.

“Salah satu kerangka strategis dalam kebijakan Food ID ini adalah pelibatan Petani dan Peternak termasuk nelayan sebagai mitra strategis. Sementara jika berbicara pelibatan petani justru pada Oktober 2021 lalu, dua nyawa masyarakat melayang akibat konflik dengan di perusahaan PG 7. Hal ini menunjukan bagaimana menangani konflik saja perusahaan belum mampu, jadi untuk proses pelibatan petani dan peternak juga nelayan ini saya butuh konkritnya seperti apa,” tanyannya.

Waketum DPP PA GMNI tersebut kemudian menyarankan agar dalam kebijakan Food ID ini, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia, dapat terlebih dahulu berkoordinasi serta duduk bersama dengan KLHK, dan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk membahas pelibatan masyarakat, sebab kedua kementerian tersebut memiliki banyak program yang telah diberikan kepada masyarakat terutama soal pangan, dan itu dapat disenergikan dengan kebijakan Food ID.

“Kalau memang ingin dalam kebijakan Food ID ini ada pelibatan masyarakat, sederhana saja kapan Bapak bisa duduk bersama dengan KLHK dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, untuk membahas bagaimana keterlibatan masyarakat pada gagasan besar ini. Pak Dirut bisa membicarakan bagaimana para petani yang mendapatkan hak pengelolaan lahan dalam program Perhutanan Sosial dapat mengolah lahan yang secara ekonomis dapat membawa hasil yang maksimal,” ungkap Sonny.

Lebih lanjut, Sonny mengatakan bahwa rencana kebijakan dari Food ID ini, salah satu poin strategisnya adalah pelibatan masyarakat. Jika itu benar-benar ingin dilakukan, maka hasilnya harus benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ada banyak cara yang cukup sederhana, tetapk berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya merumuskan kebijakan perusahaan ini dapat dilakukan dengan hal hal yang sederhana saja, misalnya saat ini banyak peternak kambing yang membutuhkan bibit kambing perah. BUMN bisa mengambil peran dengan misalnya mengimpor Kambing Saanen untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat untuk dikembangbiakkan. Terhadap para peternak ayam, BUMN-BUMN pangan bisa ikut mewujudkan bagaimana agar pakan ternak yang mereka butuhkan harganya murah dan terjangkau,” jelas Sonny.

Sementara itu mengenai harga minyak goreng yang mahal dan menjadi keluhan masyarakat dalam beberapa waktu ini, Sonny meminta agar dirut PT RNI yang menjadi induk dari BUMN Pangan untuk segera mengambil tindakan konkrit agar secepatnya harga minyak goreng menjadi stabil kembali.

Sonny mengungkapkan jika harga minyak goreng yang mahal menjadi beban berat khususnya bagi para pelaku usaha yang produksinya bergantung pada minyak goreng, contohnya pengrajin tahu goreng yang mulai kebingungan sebab harga minyak mahal, belum lagi potensi kenaikan harga kedelai yang itu akan menjadi beban tambahan bagi pengrajin tahu tersebut.

“Seperti yang sudah di ulas tadi, bagaimana minyak goreng saat ini mahal dan jelas masyarakat banyak yang menjerit. Belum lagi ancaman naiknya harga kedelai. Di Dapil saya, saat ini masyarakat khususnya pelaku usaha pembuatan tahu dan tempe menjerit. Mereka butuh tindakan yang cepat dari pemerintah,”? pungkas anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso ini. (ded).