EDITOR.ID, Jakarta,- Seruan Presiden Joko Widodo kepada keluarga besar TNI-Polri termasuk istri agar tidak mengundang penceramah yang membawa misi ideologi radikal disambut positif Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman.
Peringatan ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutan Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta pada Selasa, 1 Maret 2022 lalu.
KSAD Jenderal Dudung langsung memerintahkan agar komandan satuan tak mengundang penceramah radikal.
Dudung Abdurachman mengatakan, hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran paham radikalisme di lingkungan keluarga TNI.
Sementara itu, menanggapi tuduhan radikal yang disematkan kepada dirinya, Ustadz Felix Siauw mengaku percaya kepada Pancasila.
Felix Siauw Bicara Soal Pancasila
Ustadz Felix Siauw menuturkan, ia melihat Pancasila sebagai cara para founding fathers Republik Indonesia dalam mengidentifikasi nilai-nilai yang penting bagi Tanah Air.
?Mereka menaruh beberapa password dalam Pancasila yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang bukan hanya jago bahasa Arab, tetapi juga membaca dan memahami Al Quran,? kata Ustadz Felix Siauw sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Refly Harun pada Kamis, 3 Maret 2022.
Menurut Ustadz Felix Siauw, salah satu contohnya yakni terletak pada Pancasila sila ke-4 yang berbunyi, ?Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan?.
Ustadz Felix Siauw menjelaskan, salah satu hal yang dihindari dalam penulisan Peraturan Perundang-undangan dan Pancasila adalah pengulangan kata.
?Hikmat dalam KBBI itu artinya kebijaksanaan dan ini nggak mungkin. Karena salah satu yang dihindari ketika membahas satu pasal adalah redundant. Ngapain tambahin kebijaksanaan kalau ada kebijaksanaan di belakangnya lagi?? ujarnya.
Ia mengatakan, hikmat berasal dari bahasa Arab yang berarti hikmah.
Menurutnya, hikmah di dalam Al Quran berkaitan dengan suatu perkara yang hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul terpilih.
?Allah kasih pada Sulaiman, Yahya, Isa, Muhammad SAW, dan seterusnya. Ternyata setelah dilihat-lihat, hikmah ini apa, oh ternyata pengajaran tertinggi itu hikmah,? terangnya.
Ustadz Felix menyebutkan, orang-orang Arab menggunakan kata hikmah selain untuk kebijaksanaan, tetapi juga untuk menyebut para pemimpin.
Karena itu, ia mengatakan penguasa harus menguasai kebijaksanaan, yakni yang taat kepada Tuhan dan Rasulnya.
Kemudian, Ustadz Felix menjabarkan permusyawaratan berasal dari kata musyawarah atau syura? dalam bahasa Arab.
?Permusyawaratan bukan kata asli bahasa Indonesia, musyawarah berasal dari kata syura. Perwakilan, wakil bahasa Arab juga. Nah kalau misalnya kita nggak boleh pakai Islam, nggak boleh pakai Al Quran, repot untuk mengartikan Pancasila,? jelasnya.
Lebih lanjut, Ustadz Felix pun mengaku kaget terkait survei yang diselenggarakan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2017 silam, di mana dirinya menjadi salah satu ustadz paling radikal di Indonesia.
Ketika itu, namanya muncul bersama eks Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dan Abu Bakar Ba?asyir.
?Saya menduga keras bahwa ada satu segmen yang ingin mereka miliki, yang mereka belum bisa dapat, yang sekarang segmen itu mungkin lagi saya garap,? tuturnya.
Menurutnya, ada pihak yang menghendaki agar kelompok milenial tidak memahami Islam.
Ia pun kembali menyinggung sejarah ketika Firaun membunuh semua anak laki-laki setelah bermimpi akan ada seorang Bani Israil yang menggantikannya menjadi raja.
?Tapi yang menjadi masalah, yang dia lawan itu kan bukan manusia, yang dia lawan adalah Allah, Pencipta Semesta Alam,? tegasnya.
Presiden Minta TNI-Polri Tak Undang Penceramah Radikal
Sebagaimana diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan keluarga anggota TNI-Polri untuk lebih disiplin dalam berperilaku hingga bertutur di sosial media.
Salah satu ketidakdisiplinan yang terjadi adalah menyelenggarakan kegiatan ceramah dengan mengundang penceramah yang tidak kredibel.
“Nggak bisa, menurut saya, nggak bisa ibu-ibu itu ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi,” kata Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri yang digelar hybrid pada Selasa (1/3)/2022).
Pasalnya, ada banyak penceramah yang alih-alih menebar kedamaian, justru radikal dan mengajarkan kesesatan.
“Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, nah hati-hati. Juga hal kecil-kecil harus mulai didisiplinkan,” ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Jokowi terkait penegakkan kedisiplinan nasional untuk seluruh anggota TNI-Polri.
Dia menilai, TNI-Polri perlu banyak berbenah diri terkait kedisiplinan di kesatuan, termasuk mendisiplinkan keluarganya. Contoh kasus lain yang disampaikan Kepala Negara adalah penolakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur oleh anggota TNI/Polri atau keluarganya.
Jokowi menegaskan bahwa pemindahan IKN merupakan keputusan dari pemerintah yang sudah mendapat persetujuan dari DPR. Oleh sebab itu, TNI-Polri harus mendukung kebijakan tersebut.
“Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju IKN. Itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan disetujui DPR. Kalau di dalam disiplin TNI-Polri sudah tidak bisa diperdebatkan, karena disiplin tentara dan polisi beda dengan sipil, dan dibatasi oleh aturan pimpinan,” ungkapnya. (tim)
