Jakarta, EDITOR.ID,– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Rumah DP 0 persen, program semasa Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta. KPK baru-baru ini menggeledah kantor dan ruang anggota DPRD untuk mendapatkan alat bukti dan petunjuk terkait kasus suap pengadaan lahan.
Lembaga anti rasuah itu menduga kasus dugaan suap pengadaan tanah oleh Pemprov DKI Jakarta di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur tahun anggaran 2018-2019 telah merugikan keuangan negara mencapai ratusan miliar rupiah.
“Diduga bisa mencapai ratusan miliar terkait dengan perkara yang dilakukan proses sidik oleh KPK saat ini,” ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (19/1/2023).
Dalam kasus ini, KPK kembali aktif mengusut kasus tersebut saat menemukan bukti baru hingga menggeledah sejumlah ruang kerja anggota DPRD DKI Jakarta Selasa (17/1/2023) lalu.
KPK setidaknya menggeledah enam ruang kerja di Gedung DPRD DKI Jakarta di lantai sepuluh, delapan, enam, empat, dan dua, termasuk juga ruang kerja Komisi C DPRD DKI Jakarta.
Dari penggeledahan itu, tim KPK mengamankan dan menyita sejumlah dokumen dan bukti elektronik terkait dengan proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal daerah (PMD) untuk Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
Pengadaan tanah di Pulogebang merupakan proyek perusahaan daerah tersebut.
“Sejauh ini KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan perbuatan melawan hukum pada proses pengadaan tanah di Pulogebang sehingga diduga timbul kerugian keuangan negara,” tutur Ali.
Menurut Ali, KPK juga telah menemukan pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pada proses penyidikan.
“Kami pastikan saat proses penyidikan ini cukup, kami akan umumkan siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka termasuk konstruksi perkaranya,” tandasnya.
Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul yang menjerat Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya periode 2016-2021 Yoory Corneles Pinontoan dan kawan-kawan.
Dalam kasus ini penyidik KPK juga telah memeriksa mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies yang saat ini sedang nyapres 2024 ditanya KPK soal penyertaan modal bagi Sarana Jaya. Salah satunya disebut digunakan untuk pembangunan rumah DP Rp 0.
“Dikonfirmasi secara umum antara lain terkait dengan proses usulan anggaran untuk dilakukannya penyertaan modal APBD DKI Jakarta kepada Perumda Sarana Jaya. Di samping juga soal mekanisme pelaporan atas dilakukannya penyertaan modal tersebut,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu 22 September 2021 silam.
