Hal ini yang menjadi penyebab DPRD tetap ngotot mengajukan draf APBD versi mereka. Dulu oknum DPRD menitipkan ke SKPD untuk mengetikkan titipan mereka.
Setelah muncul kasus dugaan penggelenbungan dana mencapai Rp 12,1 trilun, muncul lagi kasus dugaan anggaran untuk pembuatan buku trilogi Ahok, senilai Rp 10 miliar untuk satu dari tiga seri buku,
Judul buku trilogi Ahok, yakni “Nekad Demi Rakyat”, “Dari Belitung Menuju Istana”, dan “Tionghoa Keturunanku, Indonesia Negaraku”. Buku trilogi yang muncul dalam rencana belanja 2015 DKI Jakarta ini dianggap Ahok terlalu berlebihan. “Gila! Ngapain bikin buku trilogi, itu mah namanya fitnah banget!” kata Ahok
Anggota DPRD yang mengesahkan APBD pun tak pernah mempublikasikan anggaran itu sebelum polemik DPRD-Ahok mencuat pasca paripurna hak angket Jumat 27 Februari 2019. Menurut para dewan Kebon Sirih ini, terlalu banyak daftar anggaran dalam APBD DKI 2015 yang tak mungkin dicek satu per satu.
Trilogy buku Ahok ini mencuat setelah Ahok bercuit di laman Twitternya, “Anggaran pembuatan trilogi buku saya yg sebesar 30 milyar itu ada di APBD versi DPRD. Baca berita online itu jgn cuma judulnya saja,” kata Ahok melalui akun @basuki_btp pukul 10.15 WIB.
Keanehan anggaran kembali muncul masih di era pemerintahan Basuki Tjahaya Purnama. Saat itu Gubernur DKI Jakarta Ahok sangat tegas. Ia langsung menebas pos anggaran yang dinilai tidak efektif. Bahkan, Ahok menemukan ada anggaran penulisan naskah pidato di era pendahulunya yang mencapai Rp 1,2 miliar. Langsung dihapus tanpa ampun oleh Ahok.
Dua tahun kemudian atau sekitar November 2017 muncul kontroversi soal pengajuan anggaran pembangunan kolam ikan di depan Kantor DPRD senilai Rp 620 juta. Pos anggaran ini pun menjadi polemik ditengah kesulitan rakyat.
Dalam rapat badan anggaran (Banggar), terungkap bahwa yang mengusulkan adalah Sekretariat Dewan (Sekwan). Hal ini bisa diungkap setelah sistem e-budgeting dibuka kembali. Dalam sistem terungkap anggaran tersebut sudah diusulkan sejak April 2017 lalu oleh Sekretaris Dewan, Muhammad Yuliadi. Uang senilai Rp 620.715.162 terlalu besar untuk ukuran perbaikan kolam air mancur.
Akibatnya anggaran untuk renovasi kolam air mancur, DPRD DKI Jakarta menuai kontroversi dan mendapat banyak kritik publik.
Pertanyaan kita, apakah anggaran aneh itu muncul tiba-tiba, atau direncanakan secara matang tapi diam-diam alias tidak melibatkan stakeholder semua anggota dewan atau fraksi.
Contoh diatas menjadi pelajaran betapa tidak teliti dan keteledoran terjadi dalam penyusunan konsep Rancangan APBD. Sehingga seringkali mereka sangat cepat dalam merancang satu dua pos mata anggaran sesuai kepentingan mereka. Persoalan ini sebenarnya yang harus dibenahi pemerintahan daerah.
