EDITOR.ID, Jakarta,- Meski Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sudah akan memasuki pensiun pada Nopember 2021 yang tinggal beberapa hari lagi, Presiden Joko Widodo belum juga memasukkan nama calon penggantinya ke DPR.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno memastikan Jokowi akan menyerahkan nama calon Panglima TNI ke DPR, pada November mendatang.
“Targetnya jelas bulan depan. Memang harus diajukan bulan depan, diputuskan DPR bulan depan, karena masih ada waktu,” kata Pratikno kepada wartawan di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu, 9 Oktober 2021.
Padahal DPR akhir bulan ini sudah memasuki masa reses. Itu artinya Presiden Jokowi kemungkinan akan mengusulkan nama calon Panglima TNI last minute. Dan ini justru menimbulkan persepsi beragam dari sejumlah kalangan.
Termasuk adanya konflik kepentingan politik di 2024. Isu yang berkembang, formasi tersebut ada kaitannya dengan konsolidasi politik untuk mengamankan agenda pertarungan di pilpres 2024.
Isu pun berkembang liar saat pergantian Panglima TNI dikait-kaitkan dengan negosiasi kepentingan kekuatan besar. Sehingga penetapan calon Panglima menjadi alot. Hal ini karena nama yang akan dimasukkan masih terkait dengan kekuatan politik dibelakang Presiden. Sehingga harus ada jalan keluar.
Akibatnya isu kemudian bergulir dengan isu reshuffle yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam formasi pengisian jabatan Panglima TNI.
Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju pun kembali mengemuka. Kabar liar yang berkembang di banyak kalangan, akan ada perubahan formasi Kabinet bebarengan dengan penggantian Panglima TNI. Akan ada nama-nama baru yang nantinya akan menjabat posisi strategis seperti Menkopolhukam, Kepala BIN, sejumlah jabatan menteri. Nama baru ini muncul untuk mengamodasi kepentingan Presiden memunculkan calon Panglima TNI berdasarkan kebutuhan penting saat ini.
Isu Reshuffle muncul berkaitan erat dengan promosi dan penggantian Calon Panglima TNI nantinya setelah Marsekal Hadi Tjahjanto pensiun. Ada dua nama kuat yang bersaing. Selain itu dinamika reshuffle kali ini juga untuk mengakomodasi bergabungnya kembali Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo.
Sumber menyebutkan sejumlah posisi yang konon akan bergeser adalah Menkopolhukam, Menkum HAM, Panglima TNI, Kepala BIN, Menteri Perhubungan. Namun kabar ini sifatnya masih spekulatif.
Dalam isu reshuffle yang beredar ini, Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) yang kini dijabat Mahfud MD akan berubah. Ia akan digeser sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasonna Hamonangan Laoly.
Sementara kursi kosong Menkopolhukam diprediksi akan dijabat Kepala BIN Jenderal Prof Budi Gunawan.
Uniknya nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa dikabarkan masuk dalam gerbong reshuffle tersebut. Konon kabarnya Jenderal Andika akan diberikan posisi sebagai Kepala BIN menggantikan posisi Jenderal Prof Budi Gunawan.
Sebelumnya Andika Perkasa digadang sebagai calon kuat Panglima TNI pengganti Hadi Tjahjanto.
Lantas siapakah sosok Panglima TNI pengganti Hadi Tjahjanto?
Berdasarkan isu reshuffle tersebut, ada pergeseran formasi. Posisi calon Panglima TNI diperkirakan dari TNI AL dan akan dijabat KSAL Laksamana Yudo Margono.
KSAD Jendral TNI Andika Perkasa yang sebelumnya kencang diberitakan sebagai calon Panglima TNI akan memperoleh jabatan tak kalah mentereng, bahkan umur yang lebih lama yakni Kepala BIN.
PAN Dapat Jatah Menteri
Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan dikabarkan juga akan masuk dalam Kabinet Indonesia Maju. Konon kabarnya jatah yang akan dijabat oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan adalah Menteri Perhubungan.
Sebagaimana dilansir dari Wartakota, kabar reshuffle ini dilatarbelakangi dua hal. Pertama adalah soal penjelasan Istana bahwa tak lama lagi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun bulan Nopember 2021.
Faktor kedua, pada saat bersamaan PAN bergabung dengan koalisi Presiden Jokowi dengan janji tak tertulis kursi menteri. Gabungan itulah yang memunculkan paket reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini.
Istana Menjawab
Namun Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman yang dikonfirmasi mengaku hingga kini belum mengetahui calon Panglima TNI pilihan Presiden.
?Ini juga bagian dari hak prerogatif beliau. Jadi yang kita tahu ada waktu dimana Pak Panglima akan selesai masa tugasnya dan tentu secara prosedural tentu ada penggantian,” ujar Fadjroel di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/09/2021).
“Mengenai prosesnya itu betul-betul di tangan Presiden Joko Widodo,? tambah Fadjroel.
Fadjroel juga belum bisa memastikan apakah surat presiden (Surpres) pencalonan panglima TNI telah dikirimkan ke DPR atau belum.
Surpres tersebut diurus oleh Kementerian Sekretariat negara. Hanya saja berdasarkan sumber redaksi, draf Surpres tersebut telah siap dan tinggal menunggu waktu dikirimkan ke DPR.
?Sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi mengenai surat presiden tersebut. Menurut hemat kami itu wewenang dari Kementerian Setneg,? katanya.
Nama Calon Panglima Masuk DPR Sebelum Masa Reses
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan sampai saat ini surat presiden terkait Panglima TNI belum diterima di Komisi I. ?Surpres setahu saya belum,? kata TB Hasanuddin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (23/09/2021).
Ia memprediksi Surpres akan dikirimkan setelah gelaran PON Papua, karena Panglima TNI ditunjuk menjadi tanggung jawab dalam pengamanan PON terutama ketika ada tamu negara.
Untuk diketahui PON Papua digelar dari 2-15 Oktober 2021. Hasanuddin memastikan momen tersebut tidak akan mepet atau mendesak.
?Kalau kita lihat tanggal 8 Oktober sampai 7 November 2021 itu adalah masa Reses DPR. Dari 8 November sampai 29 November adalah waktu untuk melakukan fit dan proper test. Jadi masih memenuhi syarat? katanya.
?Sehingga 1 Desember pak Hadi bisa melaksanakan pensiun. Serah terima bisa dilakukan pada Minggu kedua atau ketiga bulan November 2021,? pungkas Hasanuddin.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno membantah hal tersebut.
?Enggak ada (reshuffle dalam waktu dekat),? katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/9/2021).
Praktino sendiri ke Gedung DPR untuk menemui Ketua DPR Puan Maharani dan pimpinan DPR lainnya untuk menyerahkan surat presiden (surpres) terkait Ibu Kota Negara (IKN).
Dirinya hadir di Kompleks Parlemen Senayan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala BAPPENAS Suharso Monoarfa.
Diketahui, isu reshuffle berkembang selain karena pensiunnya Panglima TNI, juga berbarengan dengan masuknya poros baru di pemerintahan lewat Partai Amanat Nasional (PAN).
PAN Merasa Tak Mungkin Masuk Kabinet
Sejumlah nama PAN pun disebut berpotensi mengisi pos kementerian dan lembaga. Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan merespons santai perihal isu tersebut.
Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, pihaknya menyadari bahwa saat Pilpres 2019 lalu mendukung pasangan calon yang kalah yakni Prabowo-Sandiaga, sehingga PAN merasa tidak punya hak untuk mengisi slot kabinet.
?Saya menyampaikan, PAN itu mendukung Prabowo walaupun sekarang jadi Menteri, ya itu soal lain. Jadi, kita gak punya hak soal apapun,? kata Zulhas kepada wartawan di Kantor DPP PAN, kawasa Warung Buncit, Jakarta Selatan, Senin (23/8/2021) lalu.
Namun Zulhas mengatakan apabila pihaknya diminta untuk berkontribusi di kabinet, maka kader terbaik PAN akan didelegasikan membantu pemerintahan saat ini.
?Semuanya hak Pak Jokowi, karena kami kan gak mendukung (waktu Pilpres 2019), kalau kami diminta membantu Indonesia apapun kami beri,? ujarnya.
Berikut Daftar Menteri Isu Reshufle Kabinet
Budi Gunawan ? Menkopolhukam sebelumnya Kepala BIN
Mahfud MD ? MenkumHam sebelumnya Menkopolhukam
Andika Perkasa ? Kepala BIN sebelumnya KSAD
Yudo Margono ? Panglima TNI sebelumnya KSAL
Zulkifli Hasan ? Menteri Perhubungan anggota Kabinet baru (Ketum PAN). (tim)
