“Itu bisa dipakai. Itu hanya butuh revisi Permenkes Nomor 21 tahun 2016 (tentang Penggunaan Dana Kapitasi). Bu Menkes sudah dibahas. Kalau pelaksanaan membutuhkan kami untuk intersep kami akan lakukan,” tambahnya.
Jika BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan hingga Kemenkes sudah ikut berusaha membantu gagal bayar Rp 9,1 triliun, Sri Mulyani janji akan ikut membantu membayar kekurangannya.
“Kalau sudah sesuai action plan baru akan kita tambah lagi dengan APBN,” tegasnya.
Seperti diketahui, BPKP mencatat hingga akhir Desember 2018 tercatat kewajiban bayar BPS Kesehatan mencapai Rp 19,41 triliun. Dari angka itu sekitar Rp 10,29 triliun sudah dibayarkan pemerintah pada November 2018. Sehingga posisi gagal bayar BPJS Kesehatan di 2018 sebesar Rp 9,1 triliun.
Untuk tagihan November 2018 Pemerintah menanggung defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp 5 triliun.
BPJS Kesehatan masih memutar otak untuk menutupi defisit perusahaan sekaligus penunggakan pembayaran yang terjadi pada rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya. Kemudian, soal defisit yang dialami, BPJS Kesehatan pun masih mencari cara dengan berkoordinasi dengan pemerintah.
Akhirnya, opsi dana suntikan tambahanlah yang diambil. Pencairan posting anggaran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) sebesar Rp 9 triliun pun dipilih untuk mengatasi utang jatuh tempo.
BPJS menderita defisit alias rugi hingga Rp 9,75 triliun sepanjang tahun 2017. Dengan pendapatan sebesar Rp 74,25 triliun yang didapat dari iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), total pengeluarannya justru mencapai Rp 84 triliun.
Perkiraan defisit BPJS Kesehatan pada 2018 mencapai Rp 10,98 triliun. Angka ini diperoleh setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Usai diaudit, defisit mencapai Rp 16,58 triliun. Setelah BPKP melakukan review itu ada koreksi, koreksinya sebesar Rp 5,6 triliun. Sehingga hasil review BPKP defisit BPJS sebesar sekitar Rp 10,98 triliun.
Presiden Jokowi langsung memerintahkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencairkan Rp 4,993 triliun untuk menutupi defisit tagihan ke BPJS dari rumah sakit. (tim)
