Home Headline Ikuti Jejak PSI, Giliran PDIP Bongkar Anggaran Janggal Puluhan Miliar

Headline, Megapolitan

Ikuti Jejak PSI, Giliran PDIP Bongkar Anggaran Janggal Puluhan Miliar

November 8, 2019

Pembahasan detail komponen anggaran sebenarnya dilakukan setelah revisi KUA-PPAS disahkan, kemudian lanjut ke pembahasan rancangan APBD (RAPBD).

Tapi, kata Ima, DPRD perlu mencermati komponen secepatnya karena ada ratusan ribu komponen yang harus diteliti. Terlebih, APBD sudah mesti disahkan pada akhir November sebagaimana instruksi pemerintah pusat.

Tujuannya agar tak ada anggaran ganjil yang berpotensi lolos dari pembahasan. “Memang dibahasnya ketika RAPBD, cuma ini kan dikasih ke kita dulu dong. Masak mereka sudah bikin kegiatan tapi belum ada komponennya. Kan enggak mungkin,” katanya.

Ima berencana mempertanyakan temuannya itu dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). â€œMungkin pas di Banggar nanti saya tanyakan juga,â€ sambung Ima.

Mantan staf Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama atau Ahok meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera membuka akses publik ke website ebudgeting apbd.jakarta.go.id secepatnya.

Pasalnya hingga kini banyak anggaran siluman yang muncul dalam penajaman rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2020.

“Lebih baik akses ke publik segera dibuka, kami sudah minta hal ini segera dibuka dari awal Oktober yang lalu, tapi Pemprov tetap bergeming untuk menutup akses publik kepada KUA-PPAS,” kata Ima Mahdiah.

Padahal semenjak tahun 2016, Pemprov DKI sudah melakukan inisiatif untuk transparansi dengan membuka akses kepada publik mengenai rincian anggaran sejak mulai RKPD (fase 1 penyusunan anggaran), fase 2 (KUA PPAS), sampe fase akhir (RAPBD). Jadi ini juga bisa menjadi pendidikan politik bagi masyarakat.

Selain mengenai akses yang tertutup, PDIP juga menyorot mengenai banyaknya anggaran yang aneh dan tidak cermat, seperti anggaran penggunaan influencer luar negeri sebesar Rp5 miliar, anggaran lem sebesar Rp82 miliar, dan juga pembuatan jalur sepeda yang tiba-tiba saja naik dari Rp4,4 miliar menjadi Rp73 miliar.

“Pak Gubernur seharusnya membuka lebar-lebar akses informasi terkait KUA-PPAS, karena waktu yang semakin sempit akhir November sudah harus selesai, maka akan lebih baik jika banyak pihak yang membantu menyisir anggaran,” tutup Ima.

Berikut daftar anggaran janggal temuan Ima Mahdiah: