Ibas Bandingkan Jokowi dengan Masa Pemerintahan SBY

edhie baskoro yudhoyono foto antara

EDITOR.ID, Jakarta,- Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengkritisi pemerintahan Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini mempertanyakan soal peta jalan atau roadmap pemerintahan Joko Widodo. Ibas menganggap tak jelas sejumlah proyek.

Sindiran Ibas ini dilontarkan saat mengikuti Rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI di Gedung DPR, Senin (13/9/2021). Wakil Ketua Badan Anggaran ini tiba-tiba menyoroti proyek-proyek pemerintahan Jokowi yang belum kelar.

?Apakah pemerintah juga tidak memiliki (roadmap), ya, kalau di masa lalu ada MP3EI, yang sekarang sebetulnya masih dipakai meski berganti nama. Kalau proyek kecil seperti JLS saja tidak tuntas, saya jadi tidak yakin apakah pemerintah memiliki kemampuan fiskal yang cukup besar, sebut saja penyelesaian Ibu Kota Negara (IKN) contohnya . Bukan hanya sekedar ?roadmap? pembiayaan (untuk saat ini saja, red), tetapi yang berkelanjutan,? tanyanya sebagaimana dilansir dari jpnn.

Ibas dalam rapat di DPR kemudian membandingkan pada masa Presiden SBY ada program yang dikenal dengan nama MP3EI atau Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Diakui Ibas, ekspansi fiskal memang diperlukan dalam pemulihan ekonomi saat ini. Namun, dia mengingatkan agar pemerintah tidak melupakan proyeksi jangka panjang yang berkesinambungan.

?Di satu sisi, ekspansi fiskal diperlukan untuk penanggulangan Covid-19. Supaya pemulihan ekonomi dan pelaksanaan jaminan perlindungan sosial dapat dilakukan secara cepat, tepat dan efektif,” ujar Ibas.

“Namun, terkadang apakah kita ini harus agresif dengan tidak memperlihatkan beberapa hal yang lain? Agresif boleh, tetapi harus masuk akal. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ingat, kita perlu kesinambungan fiskal antargenerasi.” imbuhnya.

Ekspansi fiskal yang dimaksud Ibas yakni besarnya APBN sebesar 2708,7 Triliun. Sementara itu, perolehan pendapatan negara di kondisi perekonomian yang masih terbatas ini hanya sebesar 1840,7 Triliun.

?Akibatnya, defisit anggaran pada RAPBN 2022 sebesar 868,0 Triliun atau 4,85 persen dari PDB. Defisit Rp 77,3 Triliun setelah memperhitungkan pembiayaan investasi serta kewajiban penjaminan dari pemerintah, total pembiayaan anggaran adalah Rp 868,0 triliun,? lanjut Ibas.

Selanjutnya, Ibas Yudhoyono juga mempertanyakan soal inovasi yang diambil pemerintah saat pandemi ini.

?Dari berbagai kebijakan defisit dan pembiayaan yang dicanangkan dalam RAPBN 2022, kebijakan apa saja yang merupakan inovasi atau langkah baru atau extraordinary yang diambil pemerintah, berdasarkan pelajaran dari krisis pandemi Covid-19 tahun 2020-2021? Kebijakan mana saja yang merupakan kebijakan lanjutan dari program tahun sebelumnya?? tanya Ibas.

Putra bungsu mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini juga mengungkit proyek kereta cepat yang digagas Presiden Joko Widodo yang tak kunjung selesai.
(tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

%d bloggers like this: