EDITOR.ID, Jember, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember merespons kegundahan masyarakat terkait munculnya aksi tindak kekerasan dan premanisme yang dilakukan oleh oknum perguruan silat tertentu belakangan ini. Agar aksi barbar tersebut tidak berkelanjutan, Pemkab Jember dalam waktu dekat akan mengumpulkan 33 pimpinan perguruan silat se-Kabupaten Jember untuk mencari jalan keluar dari persoalan tersebut.
?Di forum itu, nanti akan kami sampaikan poin-poin kesepakatan yang harus dijunjung bersama agar kondusifitas Kabupaten Jember terjaga,? ucap Wakil Bupati Jember, KH Balya Firjaun Barlaman saat menghadiri hearing antara sejumlah perguruan silat dan PCNU Jember dengan pimpinan DPRD Jember di ruang rapat gedung DPRD Jember, Kamis (27/5/2021).
Salah satu poin kesepakatan yang cukup penting adalah perguruan silat tidak boleh memasang identitas di sembarang tempat, kecuali di padepokan atau sekretariatnya sendiri. Hal ini menurut Gus Firjaun, sapaan akrabnya, adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Sebab, kalau satu perguruan silat dengan bebasnya memasang identitas misalnya tugu dan sebagainya di tempat-tempat umum, maka perguruan silat yang lain, pasti ingin juga memasang identitas kelompoknya, dan itu berpotensi menimbulkan pertikaian ketika ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ingin membenturkan pesilat yang berbeda perguruan.
?Seluruh identitas dari perguruan silat hanya boleh dipasang di perguruannya, sekretariat atau padepokannya. Sedangkan di tempat-tempat lain kita akan membersihkannya untuk mewujudkan kebersamaan satu dengan yang lain,? papar Gus Firjaun, sapaan akrabnya.
Kepastian Pemkab Jember untuk mengumpulkan 33 pimpinan perguruan silat se-Kabupaten Jember juga disampaikan Ketua DPRD Jember, Itqan Syauqi. Menurutnya, hal itu telah dikonfirmasi kepada Bupati Jember, H Hendy Siswanto sebelum hearing dilaksanakan. Intinya, Bupati H Hendy berkomitmen untuk membuat satu kesepakatan, yaitu harus ada jaminan bahwa Jember harus aman dan kondusif.
?Karena kalau Jember tidak aman, ini semangatnya bupati, gimana investor mau masuk ke sini, gimana kita bisa leluasa membangun Jember kalau sesama warga Jember masih ada gesekan,? ucapnya.
Di tempat yang sama, Ketua Pengurus Cabang (PC) Pagar Nusa Jember, H Fathorrozi memberikan apresiasi kepada Pemkab Jember yang akan bertindak tegas yaitu melarang pemasangan identitas perguruan silat di sembarang tempat.
?Sebab, identitas sekarang sangat rawan. Sudah terbukti di Panti, gara-gara tugu perguruan silat terjadi pertikaian antara pesilat PSHT (Persuadaraan Setia Hati Terate) dan Pagar Nusa. Bahkan di sejumlah tempat, pesilat PSHT mengeroyok anak-anak pagar Nusa juga karena identitas,? ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, H Fathorrozi juga mendukung adanya sanksi tegas terhadap pelaku premanisme berbaju perguruan silat, apalagi dilakukan berulang-ulang. Bahkan Pemkab Jember juga akan memberikan sanksi maksimal berupa pembekuan organisasi jika pesilatnya masih nakal, suka main hakim sendiri secara berulang-ulang.
?Dua poin di atas tercatat dalam berita acara hearing kami, poin-poinnya bisa diperluas di pertemuan 33 perguruan silat nanti. Semua peserta hearing setuju dan meneken berita acara itu, termasuk Kapolres, kecuali ketua PSHT, saya tidak tahu kenapa, mungkin (dia) punya pertimbangan lain,? tandasnya.
Hearing tersebut, selain dihadiri oleh Gus Firjaun dan pimpinan DPRD Jember, juga turut hadir Kapolres Jember, Arif Rachman Arifin, Wakil PCNU Jember, Ayub Junaidi, Ketua PSHT Jono Wasinuddin, dan Ketua IPSI, Agus Supaat. (Tim)
