Karena menurut Arjuna, kajian tentang Pancasila bukanlah perkara yang sederhana. Tetapi perlu penjelasan yang ilmiah, ketat dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Kepala BPIP jangan terbiasa membahas Pancasila sepotong-sepotong seperti ini. Bisa terjadi simplifikasi terhadap Pancasila. Dibuka forum yang lebih Ilmiah dan inklusif. Sehingga bisa menghasilkan kesimpulan yang ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena Pancasila dihasilkan oleh pergulatan pemikiran yang kompleks dari para pendiri bangsa,” pungkas Arjuna.
Klarifikasi Prof Yudian
Pernyataan Kepala BPIP langsung menuai kecaman dari berbagai kelompok masyarakat. Untuk meredam hal ini, Prof Yudian menyampaikan klarifikasi bahwa dia tidak bermaksud mempertentangkan Pancasila dan agama.
“Yang saya maksud adalah bahwa Pancasila sebagai konsensus tertingi bangsa Indonesia harus kita jaga sebaik mungkin,” kata Yudian sebagaimana dilansir dari detikcom, Rabu (12/2/2020).
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga ini menjelaskan Pancasila sendiri bersifat agamis. Nilai yang terkandung dalam tiap sila dengan mudah dapat ditemukan dalam kitab suci enam agama yang diakui Indonesia. Pancasila dan agama punya hubungan yang baik.
“Jadi hubungan antara Pancasila dan agama harus dikelola sebaik mungkin,” kata Yudian.
Sebelumnya pernyataan Yudian menuai pro dan kontra, utamanya karena Yudian mengatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama. Yudian meluruskan pernyataan ini. Maksudnya, musuh Pancasila adalah minoritas yang mengklaim dirinya sebagai mayoritas umat beragama.
“Namun, pada kenyataannya, Pancasila sering dihadap-hadapkan dengan agama oleh orang-orang tertentu yang memiliki pemahaman sempit dan ekstrem, padahal mereka itu minoritas (yang mengklaim mayoritas),” kata Yudian.
“Padahal Pancasila dan agama tidak bertentangan, bahkan saling mendukung,” kata Yudian.
MUI Kecam Kepala BPIP
Gara-gara pernyataan ini sejumlah kelompok masyarakat mengecam Kepala BPIP. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengkritik Yudian Wahyudi. Abbas pun mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mencopot Yudian yang baru dilantik pekan lalu itu.
“Kalau benar beliau punya pandangan seperti itu maka tindakan presiden yang paling tepat untuk beliau adalah yang bersangkutan dipecat tidak dengan hormat,” kata Abbas dalam keterangan tertulis, Rabu (12/2/2020).
