EDITOR.ID, Jakarta,- Pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Profesor Yudian Wahyudi soal hubungan Pancasila dan agama memantik kegaduhan.
Mulai dari tokoh agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga DPR mengecam pernyataan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang mengeluarkan pernyataan kontroversial bahwa agama musuh Pancasila.
Termasuk Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI). Organisasi berbasis ideologi nasionalis ini tidak setuju dengan pernyataan Kepala BPIP yang baru dilantik Presiden ini.
Menurut Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino dalam filosofi Ketuhanan Yang Maha Esa yang diungkapkan Bung Karno tidak menjadikan agama sebagai musuh.
Justru filosofi Ketuhanan Yang Maha Esa digali dari bumi masyarakat Indonesia yang memuat pengakuan terhadap keragaman keyakinan, kepercayaan dan keimanan terhadap agama.
“Dalam Pidato-pidato Bung Karno sebagai penggali Pancasila tidak ada frase yang mengatakan agama sebagai musuh. Justru filosofi Ketuhanan Yang Maha Esa hidup dalam masyarakat Indonesia yang punya keragaman keyakinan dan keimanan terhadap agama”, tutur Arjuna (12/02/2020)
Arjuna menambahkan pernyataan Kepala BPIP ini menurutnya bisa mendistorsi pemahaman terhadap Pancasila. Menurut Arjuna, jika membaca pernyataan Kepala BPIP tersebut, beliau tidak bisa membedakan antara agama dan “egoisme agama”. Ketidakmampuan membedakan secara ketat inilah kekeliruan yang bisa membuat pemahaman Pancasila menjadi bias.
“Kalau dibaca dari pernyataanya, mungkin maksudnya adalah egoisme agama, sikap memaksakan kehendak terhadap satu penafsiran agama. Bukan agama itu sendiri. Harus dibedakan secara ketat dong. Jika tidak, bisa bias dan distorsi terhadap Pancasila”, tambah Arjuna
Egoisme agama menurut Arjuna bukanlah agama itu sendiri. Melainkan penafsiran subjektif seseorang terhadap ajaran agama yang dipengaruhi oleh keberadaan sosial dan kepentingannya yang mempengaruhi corak berpikirnya.
“Jika egoisme agama itu berbasis penafsiran subjektif yang berangkat dari latar sosial historis dan kepentingan yang mempengaruhi corak berpikir si penafsir. Maka penafsiran terhadap sebuah ajaran bisa bermacam-macam, ada yang konservatif, moderat dan progresif”, jelas Arjuna
Untuk itu, GMNI menyarankan Kepala BPIP agar tidak memberi penjelasan tentang Pancasila sepotong-sepotong. Namun dengan forum yang lebih Ilmiah dan inklusif.
