EDITOR.ID, Jakarta,- Dewan Redaksi Media EDITOR.ID, Drs. Asri Hadi, MA menyambut baik langkah Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), sebuah organisasi non-goverment yang beranggotakan para praktisi dan pakar pemerintahan menggelar webinar rutin sekali seminggu.
Menurut pengurus di Asosiasi Media Digital Indonesia (AMDI) ini, apa yang dilakukan oleh MIPI menjadi sumbangsih pemikiran berdampak besar dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia. Apalagi kegiatan seperti ini dapat diakses secara online oleh khalayak Indonesia dari seluruh pelosok negeri.
?Saya sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang tujuannya memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia, baik bagi warganya maupun bagi para penyelenggara negara itu sendiri,? tutur Dosen Senior IPDN ini.
Mewakili perusahaan yang dipimpinnya, Asri Hadi menyampaikan bahwa media online EDITOR.ID siap menjalin kerja sama dengan MIPI mempublikasikan kegiatannya dalam rangka memperluas sebaran informasi kegiatan.
Selain itu, tambah penerima penghargaan Satyalacana Dwidya Sistha ini, keuntungan menyebarkan informasi ataupun kegiatan melalui media dapat memperkuat branding organisasi. Dengan demikian, keberadaan sebuah organisasi makin prestisius di mata publik.
?Saya yakin sekali kegiatan MIPI sangat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. EDITOR.ID siap bekerja sama dengan MIPI menyebarkan kegiatannya dan memperkuat branding organisasi,? kata Asri Hadi.
Untuk diketahui, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), sebuah organisasi non-goverment yang beranggotakan para praktisi dan pakar pemerintahan rutin menggelar seminar online (webinar) yang digelar hampir tiap Sabtu setiap minggunya.
Kali ini, organisasi yang dikomandoi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr. Bahtiar ini kembali menggelar webinar dengan mengangkat tema “Masalah Media dan Kebijakan Pemerintahan yang Efektif”.
Webinar yang digelar pada sabtu 12 Februari 2022 ini menghadirkan sejumlah pakar dan praktisi di bidangnya masing-masing antara lain Ketua Bidang Pengembangan Teknologi Informasi MIPI selaku Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Dr. Megandaru Widhi Kawuryan.
Kemudian hadir pula Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong, S. Sos., M. Si serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dr. Aswar Hasan.
Dalam menyampaikan materi berjudul “Media dan Kebijakan Pemerintahan yang Efektif”, Ketua Bidang Pengembangan Teknologi Informasi MIPI, Dr. Megandaru Widhi Kawuryan memulai dengan kutipan pemikiran dari seorang mantan Presiden Amerika, Abraham Lincon.
“Presiden ke-16 Amerika pernah berkata: biarkan masyarakat mengetahui fakta, dan negara dengan sendirinya akan aman,” kutip dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memulai pemaparannya dalam webinar yang digelar via Zoom dan disiarkan secara langsung via YouTube tersebut seperti dikutip media ini, Sabtu (12/2/22).
Menurut Megandaru, masalah keterbukaan informasi dalam urusan penyelanggaraan negara dan pemerintahaan bahkan sudah mulai dituntut sejak zaman Abraham Lincon. Apalagi di era demokrasi seperti saat ini, masalah keterbukaan informasi sudah menjadi sebuah keharusan.
“Jadi keterbukaan informasi publik itu sudah sangat penting sekali, apalagi di zaman seperti sekarang ini, zaman demokrasi. Dengan kehadiran internet sebagai backbone peradaban manusia, sudah tidak bisa lagi kita menutup-nutupi informasi itu,” jelas Megandaru.
Megandaru menambahkan, keterbukaan informasi publik menjadi concern (perhatian-red) dari pemerintahaan modern. Pertanyaannya, mengapa komunikasi penting bagi pemerintah.
Megandaru lebih lanjut menerangkan, jika filsuf Francoise Bacon mengatakan bahwa knowledge is power, maka kredo terkini sudah berubah menjadi information is power.
“Banyak sekali kebijakan publik yang bagus, namun tidak dapat dijalankan karena komunikasi pemerintah buruk. Misalnya dalam menghadapi pandemi covid-19 sekarang ini,” ungkap Megandaru.
Diakuinya, komunikasi publik terkait kebijakan pemerintahan memang lebih rumit dibandingkan perusahaan swasta, karena dalam pemerintahaan, share holdernya adalah seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke, dari Mianggas sampai Pulau Rote.
“Banyak pemerintahaan yang tumbang karena tidak bisa memanage komunikasi pemerintahan dengan baik, terlebih lagi saat ini kita hidup dalam alam demokrasi,” imbuhnya.
Lebih jauh, Megandaru membeberkan realitas masalah komunikasi pemerintah “zaman now”. Pertama media berubah bentuk dari cetak ke digital.
Kemudian, kurangnya SDM yang kompeten dalam komunikasi pemerintahan berbasis digital, terutama di pemerintahaan daerah.
Media komuniasi pemerintah berbasis digital belum maksimal digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat.
Sementara itu, grand strategi komuniasi pemerintah berbasis elektronik (SPBE) yang dibuat untuk diimplementasikan secara nasional juga belum maksimal dijalankan.
“Grand strategi komuniasi pemerintah berbasis elektronik (SPBE) yang dibuat untuk diimplementasikan secara nasional belum maksimal dijalankan,” tutup Megandaru. (tim)
