Desakan Ganti Kepala BIN dan Skandal Kepala Daerah “Dipaksa” Menangkan Capres

Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Aktivis 98 (IKA) 98, Rhuqby Adeana menyoroti terkuaknya baru-baru ini kasus Pakta integritas yang melibatkan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso dengan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI Silaban untuk mengarahkan pada salah satu paslon Capres Ganjar Pranowo.

Kepala BIN Budi Gunawan

Wignyo mengendus ada wacana yang berkembang di publik atas dugaan keterlibatan BG dalam proses Pemilu 2024.

“Kami melihat ada wacana yang berkembang di masyarakat bahwa Kepala BIN terlibat jauh di proses pemilu 2024,” ucap dia.

Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Diduga Menangkan Ganjar

Tersangka dugaan tindak pidana korupsi Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso ditengarai membuat Pakta Integritas dengan Kepala BIN setempat yang berisi komitmen untuk memenangkan Capres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Dokumen diduga pakta integritas yang menyebutkan dukungan dari Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar dalam Pemilu 2024 beredar di media sosial usai Pj Bupati Sorong ini ditangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam poin 4 Pakta integritas tersebut tertulis pernyataan bahwa Yan siap mencari dukungan di Kabupaten Sorong untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Benny K Harman pun mempertanyakan hal itu.

“Halo Republik. Apakah benar dokumen Pakta Integritas ini? Apakah benar pula orang ini yang kena OTT KPK itu?” tulis Benny melalui akun X-nya, Senin (13/11).

“Mengapa pula ada tanda tangan Kabinda Papua Barat dalam dokumen seperti ini? Ditunjuk jadi penjabat dengan tukar guling politik? Oooh Domine, selamatkan negeri ini. #RakyatMonitor,” imbuh Benny.

Namun Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Yusuf Lakaseng meragukan pakta integritas penjabat Bupati Sorong dengan kepala BIN setempat. Menurutnya kerja BIN bersifat rahasia dan tidak terlibat politik praktis.

Mahfud berkomentar soal Pakta Integritas

Calon wakil presiden Ganjar Pranowo, Mahfud Md tak banyak komentar terkait pakta integritas tersebut. Menurutnya, pakta integritas itu dikeluarkan bulan Agustus saat belum ada penetapan capres-cawapres.

“Kalau hukumnya di-clear-kan aja itu kan bulan Agustus, belum ada calon-calon resmi kan,” papar Mahfud kepada wartawan di iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023).

Mahfud mengatakan pakta integritas itu juga tak melanggar netralitas aparatur sipil negeri(ASN). Namun, Mahfud belum menjelaskan lebih lanjut terkait alasan pakta integritas itu tak melanggar netralitas ASN.

“Nggak juga,” kata Mahfud saat menjawab pertanyaan apakah pakta integritas itu melanggar netralitas ASN.

KPK Ikut Turun Tangan

KPK juga sudah buka suara. Ketua KPK Firli Bahuri memerintahkan anak buahnya untuk mengecek hal itu karena narasi yang beredar menyebut dokumen tersebut ditemukan saat OTT terhadap Yan Piet.

“Tadi ada pertanyaan terkait dengan temuan pakta integritas. Saya tidak bisa mengatakan apakah itu disita oleh KPK atau tidak karena saya belum tahu itu. Saya kalau tidak tahu saya katakan tidak tahu,” kata Firli di kantornya, Kamis (14/11).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

%d bloggers like this: