Dalam kondisi defisit, Direksi dan pegawai BPJS justru menggunakan fasilitas asuransi asing yang preminya tentu tidak murah. Hal ini sangat membuat semua pihak prihatin. “Apakah preminya dibayar oleh pribadi atau dibayar BPJS (pemerintah,red),” sebut Budi dalam kata tanya.
Ridma Foundation juga menyoroti gaji direksi yang sebulan hingga Rp 250 juta plus fasilitas yang mewah. “Dan pegawainya justru menjadi peserta dari asuransi swasta, ini yang menjadikan banyak masyarakat mengkritisi kebijakan Jokowi,” sebut Budi.
Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS juga kali ini naik. Gaji direktur BPJS lebih tinggi dibandingkan gaji presiden yang hanya Rp 62 juta.
Jika memang fokus utama defisit BPJS Kesehatan adalah karena pembiayaan yang membengkak dari penyakit katastropik, lalu mengapa skema subsidi dana dari rokok menjadi salah satu alternatif?
Tidakkah beberapa penyakit katastropik membutuhkan upaya pencegahan untuk menghemat pengeluaran biaya yang harus dikeluarkan oleh negara?
Dalam catatan, stroke dan jantung merupakan 2 penyakit teratas penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Dua penyakit ini juga termasuk ke dalam penyakit katastropik yang menyerap banyak biaya dari BPJS.
Menanggapi kritikan dan nada miring soal pegawai BPJS menggunakan asuransi swasta, Perwakilan Humas BPJS Kesehatan, Ikhsan, mengungkapkan bahwa semua karyawan di tempatnya bekerja juga menggunakan layanan BPJS karena hal itu telah menjadi kewajiban.
Di sisi lain, regulasi juga tidak melarang badan layanan publik tersebut menggunakan asuransi tambahan dari perusahaan lain.
Dalam hal ini, karyawan BPJS Kesehatan menggunakan layanan dari InHealth.
“Sesuai dengan regulasi, yang mendaftar BPJS Kesehatan diperkenankan pula untuk mengambil produk asuransi lain,” tuturnya sebagaimana dilansir dari Kompas.com.
Menurut dia, proteksi ganda dimaksudkan agar benefit kesehatan yang didapatkan oleh karyawan BPJS Kesehatan tidak turun atau minimal sama seperti saat badan ini masih menjadi PT Askes. (tim)
