“Namun yang menimbulkan pertanyaan, saat warga diharuskan menggunakan BPJS, ini direksi dan karyawan BPJS Kesehatan malah tidak menghormati produk sendiri yakni BPJS kesehatan, tapi justru memakai asuransi swasta. Tidak memberi contoh atau teladan ke masyarakat, untuk cinta kepada BPJS. Ini membebani anggaran,” sebut Budi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (21/9/2019)
Sebab jika pegawai BPJS Kesehatan menggunakan asuransi lain, rakyat bisa bertanya, apakah BPJS Kesehatan ragu dengan kualitas pelayanan mereka sendiri?
Soal pegawai BPJS pakai asuransi kesehatan swasta, beritanya sudah menyebar kemana-mana. Fenomena ini mendapat kritikan dan sorotan tajam dari para netizen di dunia maya. Berikut tanggapan netizen di media sosial
Kicau akun #Sutriono Syarif Hidayah di FB nya:
Saking makmurnya pegawai BPJS mungkin, sampai-sampai asuransinya pun dobel-dobel.
Ada akun #Setiawan Putra Daeli :
Mungkin banyak untung bergabung di asuransi InHealt dibanding BPJS.
#Muhammad Julandri: Karyawannya aja gak percaya BPJS, hhmmm wajarlah kalau BPJS selalu bermasalah, xixixi
#Adduh Buyung : Heran liat rumah sakit, setiap yg mau berobt, Yg pake BPJS, Pasti dibedakan.kerna yg pake BPJS,Pihak rumah sakit memandang sebelah mata.Kerna yg bayar pemerintah
#Ymarno Marno: Itulah, kalau lembaga atau badan dibentuk karena utuk memenuhi ketetapan undang undang, termasuk BPJS yang ternyata manfaatnya jauh dari memuaskan. Jadi kalau orang orang yang kurang mampu sakit dan kebetulan punya kartu BPJS siap siaplah untuk kecewa. Buktinya pegawai BPJS sendiri tdk mau menggunakan kartu BPJS karena takut kecewa tdk mendapat pelayanan yang baik.
Menurut Ridma Foundation, pemerintah mati-matian berjuang menutupi defisit BPJS hingga harus dibayar dari pungutan cukai rokok. “Namun masyarakat masih melihat direksi BPJS belum memperbaiki sistem, baik verifikasi maupun sistem keuangan yang transparan,” sebut Ridma Foundation.
Ridma Foundation juga menyoroti kinerja manajemen BPJS Kesehatan, yang hingga hari ini belum menjelaskan ke publik soal penggunaan dana anggaran premi. Berapa yang telah disalurkan ke Rumah Sakit dan berapa yang sudah ditagih dari peserta. “Dan yang lebih penting laporan keuangan BPJS harus sudah diaudit oleh BPK dan kalau perlu diaudit investigasi oleh BPKP,” papar Ridma Foundation.
BPJS perlu menjelaskan kepada publik berapa biaya operasional, gaji pegawai, tunjangan dan sebagainya. Dan dalam kondisi defisit berapa yang bisa dihemat.
“Cukai rokok, seharusnya untuk keperluan pelayanan kesehatan masyarakat. Akan tetapi, bukan untuk digunakan untuk memperbaiki defisit BPJS Kesehatan,†tambahnya.
