Biar Diterima di Udayana Calon Mahasiswa Bayar, Kabarnya Rektor Raup Rp443 Miliar

Kasus Korupsi Rektor Udayana Ditaksir Rugikan Negara hingga Rp443 M

Asisten Tindak PIdana Khusus (Aspidsus) Kejati Bali Agus Eko Purnomo (Nomor Dua dari kanan) saat memberikan keterangan pers kepada wartawan terkait kasus korupsi yang menjadikan Rektor Udayana sebagai tersangka Foto Kejati Bali

Dalam kasus ini Rektor Udayana dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Diperiksa sebagai saksi untuk tiga tersangka.

Rektor Universitas Udayana (Unud) Bali Prof. I Nyoman Gde diperiksa selama sembilan jam oleh penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali terkait dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) penerimaan mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun akademik 2018/2019 sampai dengan tahun akademik 2022/2023.

Gde Antara menghadiri panggilan penyidik Kejati Bali, Senin sekitar pukul 09.00 WITA dan keluar dari ruangan penyidik sekitar pukul 16.00 WITA.

Rektor kampus pelat merah itu datang memenuhi panggilan penyidik Kejati Bali dengan ditemani beberapa orang tim kuasa hukum. Dia mendatangi Kejati Bali untuk memberikan keterangan sebagai saksi untuk ketiga tersangka lainnya.

“Saya diberikan 48 pertanyaan dan sudah saya jawab semua untuk memberikan keterangan sebagai saksi untuk tiga staf kami,” ujar Gde Antara usai keluar dari ruangan penyidik Pidana Khusus Kejati Bali, di Denpasar, Senin (13/3/2023) seperti dikutip dari Antara.

Meskipun sudah berstatus sebagai tersangka, Rektor Unud tersebut tidak ditahan.

Rektor Udayana Membantah Ambil Uang Sumbangan

Nyoman Gde Antara membantah telah mengambil dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) penerimaan mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun akademik 2018/2019 sampai dengan tahun akademik 2022/2023.

Menurut Gde Antara, pungutan sumbangan pengembangan institusi di lingkungan Universitas Udayana telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang ada.

Dia menyatakan pada prinsipnya penarikan SPI merupakan sesuatu yang sah, juga berlaku di beberapa Universitas Negeri di Indonesia yang telah diatur dalam peraturan menteri.

“Memang ada dan itu dilakukan oleh teman-teman perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dan ada regulasi-nya, Permenristekdikti, kemudian PMK sebagai BLU,” ujarnya.

Gde Antara juga mengatakan pungutan SPI di Universitas Udayana memiliki dasar hukum yang telah diatur dalam Surat Keputusan Rektor dan dirinya akan membuktikan dalam tahap selanjutnya.

Bantah aliran dana dari SPI ke rekening pribadi

Pada kesempatan itu, Gde Antara pun membantah dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) dari seleksi mahasiswa jalur mandiri itu mengalir ke rekening milik tiga staf rektorat Unud yang kini statusnya sebagai tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

%d bloggers like this: