EDITOR.ID, Jakarta,- Rencana Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Oktober 2019 menuai kritikan dari sejumlah pihak. Apalagi kabar Munaslub tersebut sempat mencuat di media karena dinilai banyak kejanggalannya.
Marwan Muchtar, MSC. Pengamat Masalah Profesi Penilai mengatakan, jika MAPPI memaksakan untuk menggelar Munaslub maka berarti ada yang salah dalam hal pengelolaan organisasi. Karena organisasi itu ada etikanya dan harus tunduk pada aturan AD/ ART yang diputuskan bersama semua anggota dalam sebuah pertemuan.
Marwan Muchtar, MSC. Pengamat Masalah Profesi Penilai mengatakan, jika MAPPI memaksakan untuk menggelar Munaslub maka berarti ada yang salah dalam hal pengelolaan organisasi. Karena organisasi itu ada etikanya dan harus tunduk pada aturan AD/ ART yang diputuskan bersama semua anggota dalam sebuah pertemuan.
Berita yang ditayangkan EDITOR.ID berjudul “Munaslub Masyarakat Profesi Penilai (MAPPI) Disorot” yang ditayangkan pada tanggal 15 Agustus 2019 mendapatkan respon dari pembaca. Salah satunya datang dari Marwan Muchtar. Marwan mengaku ia baru tahu ada masalah di MAPPI setelah membaca berita di EDITOR.ID.
Marwan menyatakan sependapat dengan keberatan dan curhatan Zainal Arifin, anggota MAPPI yang mempertanyakan penyelenggaraan Munaslub MAPPI Oktober 2019 mendatang.
“Ini suatu langkah mundur yang sangat memprihatinkan, organisasi itu sejatinya milik bersama dikembangkan bersama dan berpayung dibawahnya bersama juga,” ujar Marwan Muchtar, MSC. menanggapi berita EDITOR.ID soal kontroversi penyelenggaraan Munaslub Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)
Marwan mendukung pendapat Zainal Arifin bahwa agenda Munaslub itu lazimnya diadakan karena ada hal yang sangat penting. “Bukan ga ada hujan ga ada angin tiba-tiba ingin Munaslub. Berarti mereka kurang paham dalam berorganisasi, Munaslub itu diadakan jika ada hal yang harus diputuskan dalam waktu secepat-cepatnya sesuai aturan organisasi,” katanya.
Muchtar kemudian justru mempertanyakan kenapa Munaslub digelar dengan agenda tunggal perubahan AD/ART.
“Bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi. seharusnya Munas 2016 mengamanatkan perubahan AD/ ART sekaligus membentuk Tim Ad Hoc,” katanya.
Kemudian Tim Ad Hoc mensosialisasikan kepada semua anggota MAPPI tentang apa kerja mereka selama ini.
“Masukan-masukan dari anggota harus sangat dipertimbangkan, jangan bergerak atas nama kelompok,” tegasnya.