Novebri juga mengelola LPK Universal Language Skills (Sending organizer) sebagai Owner (2016 s.d sekarang) menyelenggarakan Pelatihan dan Pendidikan untuk pemagangan ke negara Jepang.
Aktif di Organisasi
Selama menimba ilmu di kampus Novebri banyak aktif di organisasi. Diantaranya ia menjabat sebagai Ketua Unit Kerohanian Islam di FH Unsoed Purwokerto.
Kemudian menjabat sebagai Badan Koordinasi Mubaligh Nasional Indonesia (Bakumobin) dari 2019 sampai dengan sekarang sebagai Pengurus (WASEKJEN). Ia juga menjabat sebagai Ikatan Alumni SMPN 212 Jakarta Selatan dari 2009 s.d Sekarang sebagai Ketua umum.
Novebri juga aktif di Kesatuan Alumni FH Unsoed (KAFH Unsoed) sampai sekarang sebagai Pengurus. Ia juga aktif di Persaudaraan Pengusaha Alumni Universitas Jenderal Soedirman 2020 s.d Sekarang. APJATI (Asoisasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) Tahun 2005 s.d 2006
Kemudian aktif di Himsataki (Himpunan Pengusaha Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia) Tahun 2007 s,d 2010. Dan juga menjabat sebagai Departemen Aset DPP Partai Persatuan Pembangunan (P3) Tahun (2019 s.d Sekarang)
Visi dan Misi di DPR RI:
Novebri Krisnandaru Sasongko, S.H., memiliki visi perjuangan yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan pembangunan di wilayah Cilacap dan Banyumas.
Ia berkomitmen untuk memprioritaskan peningkatan anggaran belanja pendidikan sebagai investasi masa depan generasi penerus, serta meningkatkan lapangan kerja baik di dalam maupun di luar negeri.
Selain itu, ia berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta bidang usaha lainnya.
Dalam misi perjuangannya, Novebri Krisnandaru Sasongko, S.H., berkomitmen untuk mendukung subsidi pupuk dan penggunaan pupuk organik murah.
Ia juga akan berupaya mengentaskan pengangguran generasi muda melalui pendidikan bahasa dan adat istiadat di dalam dan luar negeri, dengan mendirikan lembaga pelatihan bahasa.
Di samping itu, ia akan memastikan anggaran belanja negara tepat sasaran untuk desa tertinggal di wilayah Cilacap dan Banyumas serta meningkatkan kesejahteraan perangkat desa melalui perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (tim)
