Ribuan warga hadiri acara silaturahmi Ketua RT/RW dengan Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono
Jakarta, EDITOR.iD – Beberapa hari terakhir, Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono melakukan road show ke beberapa wilayah administratif di Jakarta untuk melakukan silaturahmi dengan RT, RW, FKMD, LMD, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kehadiran Sumarsono untuk menggali informasi dan keluhan dari para RT dan RW di seluruh Jakarta.
“Ada tiga point, yang pertama ingin memperkenalkan diri paling tidak kenal muka. yang kedua adalah mengajak mereka untuk mensukseskan pilkada serentak denga semangat semoboyan kita semua bersaudara dalam suasana aman, nyaman dan damai. Dan yang ketiga, adalah saya memiliki telinga untuk mendengarkan keluhan mereka, aspirasi dan akan menindaklanjuti apa yang mereka keluhkan,” ujar Soni Sumarsono usai menghadiri silaturahmi dengan pengurus RT, RW se Jakarta Pusat di GOR Cempaka Putih, kamis (15/12/2016).
Menurut Soni, deri 3 wilayah administrasi dan kabupaten kepulauan seribu yang telah dikunjungi, mayoritas permasalahan yang dikeluhkan adalah kenaikan biaya operasional untuk RT/RW. Secara umum, lanjut Soni, semua warga Jakarta menghendaki suasana yang aman, nyaman dan damai dan semboyan kita semua bersaudara disambut dengan baik.
Terkait dengan usulan kenaikan dana operasional, Soni yang juga menjabat sebagai direktur jenderal otonomi daerah ini dihadapan ribuan menegaskan bahwa dana operasional yang diterima RT/RW bukanlah gaji atau upah seperti yang diterima buruh.
” Dana operasional yang diterima RT/RW bukanlah gaji atau upah seperti yang diterima buruh. RT dan RW tidak terikat oleh peraturan perburuhan karena RT/RW adalah tokoh masyarakat yang patut dihormati oleh seluruh warga,” ujar Soni disambut gemuruh tepuk tangan ribuan ketua RT/RW yang hadir.
Namun demikian, Soni mengakui dana operasional yang diterima oleh RT/RW tidak sebanding dengan apa yang dilakukan dan perlu diperjuangkan untuk dinaikkan. Soni mengatakan sewaktu menjabat sebagai PJ di Sulawesi Utara, dengan APBD yang hanya sepertiga dari APBD DKI Jakarta, namun dana operasional RT/RW lebih besar dari Jakarta.
“Terkait usulan kenaikan dana operasional ini, Saya bisa memahami. Tapi Ibarat suami istri, APBD Jakarta adalah milik eksekutif dan legislatif atau milik pemerintah propinsi dan DPRD yang notabene wakil rakyat. Untuk itu, semua aspirasi kenaikan dana operasional ini akan dikonsuktasikan dengan DPRD DKI Jakarta,” kata lulusan Administrasi Negara UGM ini.
