Tak sampai disitu, Anggawira kemudian juga menyinggung nama Thomas Lembong yang juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol.
Selain itu, Anggawira menyinggung nama Usamah Abdul Aziz yang disebut orang dekat Anies yang menjadi Anggota TGUPP DKI. Orang dekat Anies lainnya yang disebut adalah Rene Suhardono Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.
Anggawira menganggap pernyataan Anies soal ‘ordal’ merupakan bumerang karena apa yang dikatakan Anies dalam debat dinilai dilakukan oleh Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI.
“Saya melihatnya menjadi bumerang. ‘Orang dalam’ ini kan seperti terpercik muka sendiri jadinya,” tegas Anggawira.
Selain itu, Anggawira juga mengatakan bahwa demokrasi yang buruk seperti dibilang Anies juga dianggap blunder. Anggwira menilai Anies tidak akan menjadi gubernur jika demokrasi tidak berjalan, seperti yang sama dikatakan Prabowo Subianto dalam debat.
“Mas Anies juga menyindir-nyindir sekarang tidak demokratis, kalau tidak demokratis berarti dia tidak jadi gubernur. Mas Anies dalam memaparkan sesuatu itu lebih banyak asumsi dan opini saja tanpa fakta,” kata Anggawira.
Kubu Anies-Cak Imin Nilai Kritik Anies Dibelokkan
Jubir AMIN Tatak Ujiyati menyentil balik Anggawira. Tatak menerangkan, fenomena ‘ordal’ yang disinggungAniesyakni soal praktik kolusi korupsi nepotisme (KKN).
“Fenomena ordal, orang dalam, yang dikritik Mas Anies itu adalah praktik kolusi korupsi nepotisme. Di mana orang yang berkuasa merekrut atau mempromosikan keluarga dan atau orang-orang dekatnya ke posisi-posisi kunci tanpa mempertimbangkan kompetensi, pendidikan, dan keahlian mereka,” ujar Tatak, kepada wartawan, Minggu (17/12/2023).
“Anggawira sengaja membelokkan fakta untuk mengaburkan substansi kritik Anies atas praktik ordal yang sarat kepentingan personal,” sambungnya.
Tatak mengatakan jika seseorang memiliki kompetensi hingga keahlian mumpuni, tidak masuk dalam kategori ‘ordal’ yang dikritik Anies. Tatak lalu mencontohkan jabatan Menteri yang ditunjuk Presiden.
“Orang-orang yang dipilih Pak Anies untuk membantu dilihat dari latar belakang pendidikan, kompetensi dan keahlian mereka,” katanya.
Tatak juga merupakan mantan TGUPP Anies. Dia mengatakan di era Anies, TGUPP pernah diisi oleh mantan pimpinan KPK, mantan Wakapolri, pimpinan LBH, arsitek, hingga dokter. Anies, lanjut Tatak, juga kenal secara personal dengan sosok yang diangkat sebagai anggota TGUPP.
“Untuk jabatan di BUMD, Pak Anies menerapkan sistem seleksi ketat. Rekrutmen dilakukan terbuka dan ada tim penilai independen yang memberi penilaian dan rekomendasi terhadap para pelamar. Jadi keputusan pengangkatan direksi dan komisaris BUMD dilakukan secara akuntabel,” tuturnya. (tim)
