Ahmad Sudiro Dikukuhkan Sebagai Guru Besar Pertama Bidang Hukum Untar

Img 20201017 Wa0047
Img 20201017 Wa0047

EDITOR.ID, Jakarta,- Prof Dr Ahmad Sudiro SH, MH, MM, M.Kn berhasil dikukuhkan sebagai Profesor atau Guru Besar Ilmu Hukum pertama di Universitas Tarumanagara (Untar). Pria kelahiran Indramayu ini merupakan sosok akademisi yang berhasil menuntaskan gelar profesor dan membanggakan karena ia berasal dari almamater perguruan tinggi swasta terbesar di Jakarta ini.

Upacara pengukuhan Prof Dr Ahmad Sudiro SH, MH, MM, M.Kn sebagai Profesor akan dipimpin langsung Rektor Universitas Tarumanagara Prof Dr Ir Agustinus Purna Irawan.

Dalam pidato pengukuhan sebagai Guru besar, Prof Ahmad Sudiro memaparkan soal Transformasi Politik Hukum Keadilan Sebagai Epicentrum Model Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Konsumen Jasa Penerbangan.

Pengukuhan Prof Ahmad Sudiro digelar di Auditorium Lantai 8 Gedung M, Kampus 1 Universitas Tarumanagara Jakarta.

Prof Dr Ahmad Sudiro yang saat ini menjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara adalah pakar hukum yg merintis sebagai akademisi

Disela-sela pengukuhannya sebagai Guru besar Untar, Prof Ahmad Sudiro memberikan gagasan besar terkait Undang-Undang Omnibus law atau UU Cipta Kerja. Ia mengusulkan agar UU ini direvisi dan memasukkan transportasi udara atau penerbangan dalam UU tersebut.

“Menurut saya, usulannya bahwa UU penerbangan ataupun nanti di omnibuslow itu terkait transportasi bidang penerbangan, perlu dimasukan salah satu ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab produk terhadap produsen pesawat dan penyelesaian dan kerugian,” ujarnya usai pengukuhan Gelar Guru Besar Bidang Hukum Universitas Tarumanagara.

Ahmad Sudiro menilai sudah sangat layak jika masalah penyelenggaraaan penerbangan masuk dalam klaster tranportasi dalam UU Omnibuslaw.

“Saya melihat itu sudah dilakukan, khususnya tentang penerbangan itu belum komprehensif, menurut saya karena misalnya pengaturan terkait dengan kasus yang saya sampaikan terkait tanggung jawab produk apabila terjadi kecelakaan itu belum di atur secara komprehensif, baik di UU nomor 1 tahun 2009 maupun di dalam Omnibuslaw mengatur mengenai transportasi, karena saya lihat itu belum komprehensif,” papar Ahmad Sudiro.

Kalau produk berarti isi UU seperti apa, karena produk luar negeri yang punya?

“Betul, produk itu luar negeri yang punya tetapi itu bisa dilakukan dengan cacat produk karena, pada prinsipnya pelaku usaha produsen harus bertanggung jawab terhadap produk yang dibuat dan dikeluarkanya dimanapun produk itu digunakan,” jawabnya.

Perubahan ini nantinya berkaitan dengan bidang hukum. “Pemerintah bahwa itu terkait dengan PMH diangap melakukan perbuatan melanggar hukum, sepertinya kita melakukan gugatan dua pilihannya one prestasi dan PMH. One prestasi karena ada perjanjian seperti penumpang dan operator,” katanya.

“Tapi antara penumpang dan ahli waris dengan peswat tidak ada perjanjian. Maka itu masuk dengan PMH. Dan itu, menurut saya harus diatur dalam per UU penerbangan terkait bagaimana memproteksi penumpang yang dari posisi kedudukan lebih lemah dari pada produsen pesawat,” imbuhnya.

Bagaimana negara melihat melindungi warga negaranya.

Menurut Ahmad Sudiro terkait proteksi kepada penumpang pesawat, sampai sekarang hal yang secara khusus mengatur soal hal tersebut belum terlihat.

“Oleh karena itu perlu dilakukan review tentang UU tersebut, memasukan revisi UU yang mengatur terkait dengan masalah bagaimana para penumpang atau ahli waris mendapat proteksi apabila misalnya melakukan gugatan jika terjadi cacat produk kecelakaan penerbangan,” katanya.

“Saya melihat UU penerbangan hanya yang diatur adalah bagaimana tanggung jawab operator terhadap pengguna jasa penerbangan tetapi bagaimana tanggung jawab produsen pesawat belum ada,” tambahnya

Prof Ahmad Sudiro menilai secara umum Undang-Undang Omnibus Law sudah baik. Karena tujuan nya dari UU ini adalah bagaimana mengharmonisasikan puluhan UU yang tersebar dari sisi subtansi juga ada yang tumpang tindih dan bertentangan, tidak singkron.

“Maka pemerintah ingin bagaimana ini dilakukan dalam satu rumah besar yg namanya omnibuslaw dalam konteks UU itu diatur, sehingga ini menjadikan review yang dianggap menjadi lebih efisien dan efektif,” tuturnya.

Tetapi memang saya lihat juga banyak aturan aturan yg seharusnya dimasukan dalam omnibuslaw tentang transportasi dan fokus tentang udara itu belum diakomodasi sehingga perlu dilakukan review.

“Sehingga apa yang ada di UU omnibuslaw benar-benar bisa lebih komprehensif menjadi solusi jalan keluar, saya tahu bahwa masih terjadi pro kontra terkait penerapan omnibuslaw dari berbagai persepektif,” katanya.

Menurut Ahmad Sudiro secara garis besar memang pertama filosofinya nya bahwa perlu ada keseimbangan, misalnya di dunia penerbangan antara pelaku usaha nya sendiri dan pengguna jasanya.

“Bagaimana pengguna jasa itu perlu menyatakan proteksi terhadap perlindungan pengguna jasa dan di sisi lain pelaku usaha juga memang perlu keberlangsungan untuk melakukan operasi melakukan usahanya, nah ini yang harus disimpulkan,” pungkasnya. (red)