Jakarta, EDITOR.ID,- Panggung politik nasional diwarnai sebuah drama birokrasi yang membetulkan pepatah lama: roda nasib terus berputar. Luky Alfirman, sosok birokrat senior yang beberapa bulan lalu sempat merasakan pahitnya dicopot jabatannya dari kursi Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan oleh eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, kini justru mendapat “panggung” yang jauh lebih tinggi.
Dicopot Terkait Lolosnya Anggaran Biayai Proyek Motor MBG
Kabar yang berkembang saat itu Luky Alfirman dicopot Purbaya dari jabatannya sebagai Dirjen Anggaran Kemenkeu karena ada kaitannya dengan Proyek Pengadaan Motor Listrik MBG.
Pencopotan tersebut dikaitkan dengan lolosnya anggaran pengadaan ribuan unit motor listrik untuk Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya sempat ditolak.
Purbaya sempat mengungkapkan bahwa lolosnya pos anggaran tersebut diakibatkan oleh adanya celah atau kebocoran pada sistem perangkat lunak (software) di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yang dipimpin oleh Luky saat itu, sehingga anggaran pengadaan tersebut tetap masuk tanpa pengawasan ketat yang diinginkan pimpinan.
Meskipun sempat dicopot dari posisi Dirjen Anggaran pada April 2026 lalu, dinamika politik dan pemerintahan berjalan dinamis.
Kini Luky Alfirman kembali mendapat penugasan baru di pemerintahan saat dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan
Disinilah pengangkatan Luky Alfirman jadi Wakil Menkeu jadi sorotan publik.
Hari ini Dilantik Prabowo Jadi Wamenkeu
Secara mengejutkan, hari ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Istana Negara, Jakarta.
Ironi Kursi Kekuasaan: Dari “Huru-Hara” Anggaran ke Istana Negara
Kisah kepulangan Luky ke koridor kekuasaan fiskal ini menyita perhatian publik. Mengingat rekam jejaknya Luky Alfirman.
Pada April lalu, Menkeu saat itu Purbaya Yudhi Sadewa melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pejabat yang dinilai bermasalah. Dalam perombakan tersebut, Luky harus rela kehilangan jabatannya sebagai Dirjen Anggaran di tengah gelombang evaluasi internal dan dinamika kebijakan anggaran.
Saat itu, pencopotannya diwarnai tensi tinggi dan isu soal kebocoran sistem anggaran di Kemenkeu ketika dipegang Luky.
Kini oleh Prabowo Luky Alfirman justru diangkat jadi Wakil Menteri Keuangan. Dengan membusungkan dada, kini Luky Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman mendatangi di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Kamis sore. Keduanya datang usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Sejumlah pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tampak menyambut kedatangan keduanya bak pahlawan. Termasuk Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Tampak hadir pula Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama.
Ungkap Dicopot
Usai resmi dilantik mendampingi Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Luky secara terbuka mengungkapkan rasa campur aduk atas penunjukannya kembali ke Kemenkeu. Sambil berseloroh bahwa dirinya sempat “hibernasi” pasca-dicopot dari jabatan lamanya, ia kini langsung dihadapkan pada pekerjaan rumah yang tidak ringan.
Senang Bisa Comeback di Kemenkeu Lagi
Dalam sambutannya, Luky mengaku senang dapat kembali ke Kementerian Keuangan. Sebelum dilantik menjadi Wamenkeu, Luky pernah menduduki sejumlah jabatan di Kemenkeu. Terakhir sebagai Direktur Jenderal Anggaran, namun dia diberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa yang kala itu menjadi Menteri Keuangan.
“Senang sekali saya bisa kembali berada di sini. Saya tiada hentinya mengucap syukur Alhamdulillah atas kehendak-Nya saya bisa kembali lagi ke sini. Kalau ditanya, rasanya campur aduk. Excited, tapi juga ada kagetnya. Berat yang pasti ya Pak Menteri,” ujar Luky dalam sambutannya di Gedung Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (1/9/2026).
Luky menyebut dirinya membutuhkan dukungan jajaran Kemenkeu untuk mengejar berbagai target setelah sempat tidak berada di lingkungan kementerian. Dia menganggap dirinya bagaikan hibernasi selama beberapa bulan setelah sempat didepak Purbaya.
Kisruh Anggaran 21 Ribu Motor MBG
Sebagai informasi, Luky sebelumnya dicopot oleh Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Direktur Jenderal Anggaran pada April 2026. Pencopotan dilakukan usai kisruh pengadaan 21 ribu motor listrik di Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kemarin saya ada masa hibernasi, jadi saya butuh waktu, butuh support bapak ibu sekalian, untuk bisa catch up, untuk bisa update, untuk bisa kita mengejar apa perkembangan terkini. Saya tadi juga ditanya, jadi program Bapak apa sebagai Wakil Menteri Keuangan? Saya bilang, nggak ada. Wakil Menteri Keuangan itu adalah kami pembantu presiden, pembantu Menteri Keuangan,” ujar Luky.
Meski demikian, Luky menyebut terdapat tiga fokus yang sempat dibahas bersama Suahasil. Fokus pertama adalah menuntaskan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang telah memasuki tiga bulan terakhir.
“Nggak kerasa datang 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di kuartal IV, kita tahu banyak sekali tantangannya,” tuturnya.
Fokus kedua adalah mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027 setelah disahkan DPR. Menurut Luky, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan agar APBN tahun depan dapat langsung berjalan. Ketiga adalah konsolidasi internal di lingkungan Kementerian Keuangan.
“Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita konsolidasi internal untuk terus mendorong reform, reformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Sementara itu, Nurkholisoh mengaku masih perlu banyak mempelajari organisasi dan tugas Kementerian Keuangan. Ia mengatakan telah berkarier selama sekitar 20 tahun di Bank Indonesia (BI) dan sebelumnya kerap berkoordinasi dengan Kemenkeu.
“Selama 20 tahun saya berkarier di Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia. Jadi ini antara baru dan nggak baru. Saya sudah sering bolak-balik ke lingkungan ini, bolak-balik ke gedung ini,” kata Nurkholisoh.
Nurkholisoh juga menyoroti jumlah pegawai Kemenkeu yang mencapai sekitar 80 ribu orang, jauh lebih besar dibandingkan BI yang menurutnya memiliki sekitar 6.000-7.000 pegawai.
“Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan Bank Indonesia yang cuma sekitar 6.000-7.000. Jadi luar biasa tantangan ke depan, saya belum bisa bicara banyak tentang subyeknya itu sendiri, tapi saya ingin bisa bermanfaat bagi efektivitas organisasi,” tutup Nurkholisoh. ****
