Jakarta, EDITOR.ID,- Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak akan menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditengah jalan. Karena menurut Qodari, MBG merupakan kontrak politik Prabowo saat nyapres.
Pernyataan Qodari ini menjawab penolakan kehadiran program MBG dari sejumlah kalangan karena rawan penyalahgunaan anggaran negara dan korupsi.
Qodari menjelaskan bahwa sebelum mencalonkan diri sebagai presiden dua tahun silam, Prabowo telah memaparkan visi dan misinya kepada masyarakat.
Di dalamnya termuat sejumlah program prioritas, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG jadi program andalan Prabowo Subianto saat kampanye Pemilu 2024.
“Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye,” ujar Qodari, dikutip Rabu (17/6/2026).
Qodari mengingatkan bahwa kemenangan Prabowo dalam Pemilu 2024 didukung oleh jutaan pemilih yang juga memberikan persetujuan terhadap visi, misi, dan program-program yang ditawarkan selama masa kampanye.
Program MBG menjadi salah satu bagian dari visi dan janji politik yang ditawarkan kepada pemilih.
“Bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda (mahasiswa) minta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, (program tersebut) nggak bisa diberhentikan,” katanya.
Karena itu Qodari menegaskan Prabowo tetap akan menjalankan program MBG dan tak bisa ditawar-tawar lagi.
Diakui Qodari bahwa pelaksanaan program MBG menghadapi berbagai tantangan. Namun pemerintah tetap membuka ruang diskusi dan menerima masukan dari masyarakat agar implementasi program dapat berjalan lebih baik.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola pelaksanaannya.
Menurutnya program MBG didasarkan pada tujuan yang mulia. Kebijakan tersebut hadir sebagai solusi atas persoalan gizi yang masih dihadapi sebagian anak-anak dan balita di Indonesia, yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang mereka.
Jawab Penolakan MBG oleh Mahasiswa
Qodari juga menanggapi gelombang demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Qodari, kritik terhadap MBG perlu dibedakan antara keberatan yang bersifat politik dan yang bersifat teknokratis.
Dalam aspek politik, kata dia, tidak ada ruang untuk menghentikan program yang telah menjadi bagian dari mandat rakyat kepada Presiden Prabowo. Sebaliknya, jika kritik berkaitan dengan pelaksanaan teknis di lapangan, pemerintah terbuka untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.
Karena itu, MBG harus dipahami sebagai bagian dari agenda yang memperoleh legitimasi politik dari masyarakat. Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang bagi masukan yang bertujuan menyempurnakan pelaksanaannya.
“Nah, kalau ketidaksetujuan Anda (mahasiswa) itu bersifat kategorikal, bersifat tenokratis, ya kita perbaiki mana yang kurang-kurang,” pungkasnya. ***
