EDITOR.ID, Jakarta,- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjamin proses pengosongan lahan proyek New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo dilakukan secara baik dan sopan. Tak ada hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar.
Menhub memastikan, pihak yang menolak pembangunan NYIA cuma segelintir orang saja. Proyek ini dinyatakannya sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang.
“Saya pastikan tidak ada (pelanggaran HAM), karena saya sudah lima sampai enam kali ke sana karena mereka yang bermasalah itu cuma satu (orang,red), dua, dan proses itu sangat sopan sekali,” kata Budi Karya di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/7/2018).
Dia mendapat informasi, proses penyelesaian perkara tanah di Kulon Progo masih berjalan baik hingga tadi siang. Pihak pemerintah sudah memberikan uang konsinyasi kepada sehingga masyarakat yang dibebaskan tanahnya bisa mengambil uangnya.
“Saya sudah menugaskan kepada Angkasa Pura I untuk secara intensif berdialog, artinya sekalipun proses legal itu berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan UU kami tetap menginginkan untuk tetap mengadakan dialog, sehingga tidak ada friksi-friksi yang terjadi di sana,” tutur Budi.
Budi mengklaim pemerintah telah memenuhi hukum yang berlaku dalam menggarap proyek New Yogyakarta International Airport (NYIA) ini. Sementara uang ganti rugi bagi warga yang digusur oleh proyek ini menurut Budi sudah bisa diberikan lewat pengadilan.
PT Angkasa Pura I telah melanjutkan proses land clearing lahan Izin Penetapan Lokasi (IPL) Bandara NYIA, di Kulon Progo, pada Kamis (19/7/2018) kemarin. Proses pengosongan lahan yang berlangsung selama dua hari sejak Kamis hingga Jumat (20/7/2018) telah merobohkan 33 rumah terakhir dan satu gudang milik 36 Kepala Keluarga (KK) dari total 518 KK yang berada di lokasi IPL bandara. (tim)
