Pemerintah turut mengembalikan sekitar Rp408 miliar nilai hak finansial WNI dalam empat tahun terakhir. Hak pendidikan WNI juga menjadi fokus Jokowi. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah bersama negara sahabat seperti Malaysia membentuk pusat kelompok belajar bagi anak-anak WNI di sana.
“Pendampingan kekonsuleran bagi WNI juga sudah tersistem dengan baik. Hak pendidikan untuk anak WNI dengan 263 community learning center,” tuturnya.Sebelumnya BPK menilai kinerja pemerintah belum sepenuhnya efektif dalam hal perlindungan warga negara Indonesia. Hal ini diungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2019.
Salah satu faktor yang kinerja yang disorot adalah ketidakefektifan aturan terkait adalah batas tanggung jawab dan wewenang antar kementerian, lembaga, dan instansi terkait perlindungan TKI di luar negeri.
Menurut auditor, Kemlu RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai lembaga inti dalam perlindungan TKI memiliki kewenangan dan tanggung jawab tumpang tindih. (tim)
