“Terus terang saya nggak paham detail soal dinamika komunikasi dengan PKS, tapi kalau acuannya UU, maka kami juga berhak mengajukan calon,” kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Habiburokhman.
“Pada prinsipnya yang akan menjadi acuan adalah keputusan Pak Prabowo,” sambungnya.
Salah satu cawagub yang diajukan PKS, Agung Yulianto, menegaskan siap menerima arahan DPP PKS soal posisi cawagub DKI. Dia menyerahkan kewenangan ke DPP PKS.
“Semangatnya haruslah mana yang memberikan maslahat terbesar untuk masyarakat DKI. Ketiadaan wagub jelas merugikan masyarakat, karena pemerintahan menjadi kurang maksimal,” kata Agung saat dihubungi.
“Yang penting harus disepakati secara bersama-sama antara PKS dengan Gerindra sebagai partai pengusung,” sambungnya.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah belum diberi tahu namanya masuk menjadi salah satu kandidat cawagub DKI usulan Partai Gerindra. Saefullah mengaku belum pernah berkomunikasi politik dengan Gerindra.
“Saya belum diberi tahu oleh beliau, atau apa saya ditulis begitu saja. Saya belum tahu, ada maksud apa? Saya setiap hari di sini (Balai Kota) dari pagi, sore, bahkan sampai malam. Jadi saya tidak ikut ranah politik. Karena ini amanat undang-undang merupakan hak partai pengusung, dalam hal ini Gerindra dan PKS. Saya mau rapat seperti apa? Saya bukan orang politik, saya kerja saja di sini,” ucap Saefullah.
Saefullah pun mengaku belum pernah ngobrol pencalonan secara informal dengan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik. Saefullah mengaku hanya membahas rencana anggaran DKI Jakarta dengan M Taufik selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. (tim)
