Pembangunan jalan tol Manado Bitung, Seksi II A sudah mencapai 90,06 persen. “Hasil itu dicapai hingga tanggal 4 Agustus 2019,” kata George Manurung, Senin (26/8/2019).
Tapi, pembangunan di Seksi II B, terlalu lamban. Sampai dengan periode yang sama (4 Agustus 2019) di seksi ini baru tercapai 24,42 persen.
“Kendalanya di pembebasan lahan,” kata George Manurung.
Padahal, proyek ini sebagai Proyek Strategis Nasional mendapat perhatian serius Presiden Jokowi yang setiap saat memantau perkembangan pembangunan. George meminta pihak-pihak terkait menyelesaikan sengketa, segera.
Tanggapan KJPP Pung’s Zulkarnain & Rekan
Lembaga penilai yang menaksir besaran ganti rugi di situ adalah KJPP Pung’s Zulkarnain & Rekan. Kantor pusatnya di Gedung DANA GRAHA Lantai 1-R.101 Jl. Gondangdia Kecil 12-14 Jakarta Pusat.
Pung Zulkarnain, selaku pemilik KJPP Pung’s Zulkarnain & Rekan yang dihubungi wartawan sebagaimana dilansir dari Lamer, menyatakan, dia tidak tahu teknis pelaksanaan penilaian di Bitung.
“Sebab, itu ditangani cabang kami di Jogjakarta. Jadi saya tidak tahu,” kata Pung Zulkarnain di kantornya Jakarta.
Dia mengatakan, KJPP Pung’s Zulkarnain & Rekan cabang Jogjakarta ditangani Sisilia Tifani.
“Jadi, silakan Anda menghubungi Sisilia Tifani,” kata Pung Zulkarnain.
Joppy Melapor ke MAPPI, Akhirnya Mentok
KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) dalam bekerja, diawasi oleh MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) selaku lembaga pengawas KJPP.
Joppy I. Wawoh terbang ke Jakarta (dari Bitung) melaporkan KJPP Pung’s Zulkarnain & Rekan yang dinilai mencurangi warga pemilik lahan calon digusur.
“Kami sudah bertemu dengan pihak MAPPI, menuntut keadilan untuk klien kami,” kata Joppy.
Namun, berdasarkan informasi, ternyata Pung Zulkarnain adalah anggota Dewan Penilai MAPPI. Artinya, Pung Zulkarnain adalah pengawas KJPP-KJPP di Indonesia, termasuk KJPP miliknya sendiri.
Seorang Penilai mengatakan: “Saudara Pung Zulkarnain adalah Sekretaris II merangkap Anggota Dewan Penilai MAPPI. Ini buktinya,” katanya, sambil menunjukkan surat, struktur pengurus MAPPI.
Maka, Joppy I. Wawoh harus berjuang lebih keras lagi menuntut keadilan bagi kliennya.
Laporan Joppy I. Wawoh ke MAPPI akhirnya mentok. Selesai. Tidak mungkin jeruk makan jeruk. (tim)
