Dalam poster juga disebutkan sejumlah tokoh yang akan hadir dalam kegiatan tersebut. Seperti Felix Siauw, Ustaz Abdul Somad, Hanan Attaki, hingga mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Acara ini akan digelar di area milik Keraton Yogyakarta yakni Alun-Alun Utara dan Masjid Gedhe milik Keraton.
Namun pihak Keraton Yogyakarta tak memberi izin Kagungan Ndalem Masjid Gede Kauman digunakan untuk acara yang menghadirkan tokoh ulama, komedian Arie Untung, dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Sikap keberatan Keraton Yogyakarta itu tertulis dalam surat balasan untuk panitia kegiatan acara bertajuk Muslim United: Sedulur Saklawase.
Surat tersebut viral di media sosial, begitu juga brosur acara yang akan dihadiri sejumlah ustaz ternama di Indonesia.
Surat resmi penolakan dari Keraton Yogyakarta yang viral itu ditandatangani oleh Pengageng Kawedanan Hageng Panitrapura Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Condrokirono.
Saat dikonfirmasi, GKR Condrokorono membenarkan menerima surat permohonan panitia yang bermaksud meminjam Masjid Kauman untuk acara Muslim United.
Putri kedua Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan HB X ini juga membenarkan surat balasan yang viral tersebut asli dari Keraton yang ditandatanganinya.
“Iya, benar,” katanya saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatApps, Rabu, 2 Oktober 2019.
Surat yang ditandatangani tersebut merupakan Keputusan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Kawedanan Hageng Panitrapura bernomor 0336/KH.PP/Suro.IX/WAWU.1953.2019. Surat dikeluarkan tertanggal 28 September 2019.
GKR Condrokirono menjelaskan, ada beberapa alasan tidak mengizinkan masjid milik Keraton Yogyajarta tersebut untuk kegiatan Muslim United. Keraton Yogyakarta ingin menjaga kondusivitas di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Terlebih saat ini kondisi nasional sedang banyak terjadi aksi demonstrasi.
“Saya hanya menjaga saja keamanan di Jogja berkaitan dengan acara yang sifatnya pengerahan massa,” kata alumnus Griffith University Brisbane, Queensland, Australia ini.
GKR Condrokirono tidak menyangka surat balasan untuk panitia tersebut viral di media sosial.
Namun dia tidak mempermasalahkan penafsiran warganet yang menanggapi surat yang ditandatanganinya tersebut sebagai upaya menghadang gerakan radikal di Yogyakarta atau Indonesia.
Dia menegaskan, surat yang dikeluarkan Keraton Yogyakarta bertujuan menjaga situasi dan kondusivitas di Yogyakarta.
“Persepsi orang boleh berbeda, monggo saja menafsirkan,” ujar GKR Condrokirono.
