Presiden Jokowi juga meminta pelaku usaha optimistis menghadapi tahun 2020. Pasalnya, ekonomi Indonesia mulai membaik.Laju pertumbuhan ekonomi 5% menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga negara dengan kondisi ekonomi terbaik di dunia selama 2019 setelah RRT dan India.
Selain menjaga kesehatan fiskal, pemerintah akan fokus mendorong ekspor, melakukan substitusi impor, meneruskan pembangunan infrastruktur, mereformasi hukum dan menyederhanakan birokrasi, menarik investasi, dan meningkatkan penerimaan devisa.
“Saya pernah meramalkan, the winter is coming,†kata Presiden Jokowi pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2019 yang digelar di Hotel Raffles, Kuningan CBD, Kamis (28/11/2019).
Berkaca pada film pertualangan romantis “Cast Away†tahun 2000, Presiden mengatakan, setiap kesulitan selalu ada tiga pesan moral.
Pertama, manusia harus mampu bertahan di tengah kesulitan. Kedua, manusia harus mampu mencari sumber penghasilan baru yang dapat mendukung upayanya untuk tetap ber tahan.
Ketiga, manusia harus tetap optimistis dalam menghadapi tekanan. Berbagai perkiraan menyatakan, dunia, tak terkecuali Indonesia, tengah memasuki masa sulit. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, semua pihak harus optimistis.
Apalagi ekonomi Indonesia saat ini masih bertumbuh 5%. Sedang laju pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara tetangga sudah mendekati nol persen.
“Jika pertumbuhan 5% tidak kita syukuri, itu namanya kufur nikmat,†kata Presiden.
Bidang moneter, keuangan, dan fiskal, kata Presiden, sudah ada otoritas yang mengurusnya. Ada BI yang menangani moneter, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk jasa keuangan, dan Menteri Keuangan yang mengurus fiskal.
“Saya berkonsentrasi menangani bidang di luar yang tiga itu,†ujar Jokowi.
Yang hendak ditangani langsung oleh pihaknya dalam lima tahun ke depan adalah pertama, kata Jokowi, adalah pembangunan kualitas manusia. Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan dari pelabuhan menuju sentra produksi.
Ketiga, penyederhanaan regulasi. UU omnibus law sedang dikerjakan. Direncanakan, pada Desember 2019, sudah ada RUU omnibus law yang diajukan ke DPR. Omnibus Law tahap kedua direncanakan akan diajukan Januari 2020.
Terkait langkap Jokowi yang akan menyederhanakan UU dan Peraturan melalui kebijakan Omnibus Law, Irvan menyatakan bahwa langkah tersebut sangat tepat dan ditunggu-tunggu pengusaha.
“Salah satu hambatan yang selama ini dikeluhkan investor adalah masih tumpang tindihnya UU dan peraturan. Semua instansi punya aturan sendiri dan berjalan sendiri-sendiri sehingga pengusaha harus menanggung beban birokrasi perijinan yang panjang dan berbelit, hal ini membuat biaya usaha dan biaya operasional perusahaan jadi tinggi,” kata Irvan Arifianto yang juga Senior Partner and Managing di Indo International Law Office and Partner.
